Pariwara
Politik

Gugatan Verifikasi Parpol Berpeluang Dikabulkan MK

KENDARIPOS.CO.ID — Mahkamah Konstitusi ditengarai bakal mengabulkan uji materi pasal 173 ayat 3 UU Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan beberapa partai politik terkait verifikasi. “Sejauh ini dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon gugatan masing-masing memang beralasan hukum, sehingga kecenderungan MK akan memerintahkan verifikasi kepada semua parpol peserta pemilu dengan membatalkan pasal 173 ayat 3 ini,” jelas pengamat kepemiluan Said Salahuddin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/10).

Menurutnya, latar belakang pihak-pihak yang mengajukan gugatan bukan dalam rangka mendapatkan perlakuan istimewa, tetapi hanya ingin mendapatkan perlakuan adil dan setara dengan parpol lainnya. “Mereka ini mengajukan uji materi bukan untuk mendapatkan keistimewaan, tetapi mereka minta diperlakukan sama dengan parpol lainnya,” tambah Said yang juga direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma). Sejumlah parpol baru calon peserta Pemilu 2019 menggugat pasal 173 ayat 1 dan 3 UU Penyelenggaraan Pemilu ke MK beberapa waktu lalu. Yakni Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Islam Damai Aman (Idaman).

Kewajiban verifikasi yang berlaku bagi semua partai politik peserta pemilu menjadi wujud bagi jalannya pemilu yang adil. Diskriminasi dan pembedaan perlakuan terjadi apabila verifikasi hanya diwajibkan bagi sebagian partai. Begitu dikatakan Ketua Lembaga Badan Hukum (LBH) Partai Perindo, Ricky Margono. ”Dalam pemilu sebagai pesta demokrasi harus ada perlakuan yang sama di mata hukum, yaitu verifikasi untuk semua parpol. Jangan sampai dalam satu kontestasi yang besar ada pembedaan perlakuan,” jelasnya.

LBH Perindo saat ini mengajukan uji materi atau judicial review terhadap UU Pemilu Pasal 173 ayat (3) ke Mahkamah Konstitusi. Ricky menjelaskan, uji materi adalah perjuangan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk kepentingan satu-dua partai, melainkan seluruh bangsa. “Justru Perindo siap untuk diverifikasi. Tujuan uji materi ini adalah Perindo mengajak negeri ini untuk berlaku adil,” tegasnya. Ricky mengungkapkan, pasal 173 ayat (3) tetap diberlakukan maka sebenarnya sudah ada perbedaan perlakuan, di mana pasal 173 ayat (3) hanya berlaku bagi partai peserta pemilu 2014, sementara bagi partai non 2014 berlaku pasal-pasal lain selain pasal 173 ayat (3).

Rumusan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu mengatur partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU setelah lulus verifikasi oleh KPU. Artinya, penetapan peserta pemilu dilakukan oleh KPU setelah KPU melakukan verifikasi. Sementara, Pasal 173 ayat (3) menyebutkan adanya pengecualian bagi partai- partai peserta pemilu 2014 yang ditetapkan tanpa perlu verifikasi ulang. Menurut dia, hal ini menjadi sesuatu yang kontradiktif. Dalam persidangan uji materi selanjutnya, Perindo menyiapkan 3 saksi ahli dan 15 saksi fakta untuk dihadirkan dalam waktu dekat. Para saksi ahli dan saksi fakta yang dihadirkan Partai Perindo akan menyampaikan pandangannya terkait masalah-masalah seputar proses dan/ tahapan Pemilu.

”Saksi ahli diharapkan akan mencerahkan kita semua bahwa pendaftaran partai politik peserta pemilu dan proses verifikasi oleh KPU adalah satu kesatuan. Kami hadirkan ahli untuk membuka wawasan bahwa memang ada perbaikan rumusan pasal yang harus dilakukan terhadap UU ini,” ujar Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo, Christophorus Taufik. Dia menambahkan, dinamika yang berkembang saat ini tidak bisa dinafikan karena sudah berbeda dengan kondisi pemilu 2014. Di antaranya bertambahnya daerah tingkat 1 di Indonesia dari 33 menjadi 34 provinsi, yang pasti akan menambah struktur kepengurusan partai. (sam/wah)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top