Pariwara
HEADLINE NEWS

Buntut Pemukulan dan Pengancaman, Ribuan Guru di Sultra ‘Serbu’ DPRD


Notice: Undefined variable: amazondisplaywidget in /home/kendaripos/public_html/wp-content/plugins/wp-auto-affiliate-links/aal_engine.php on line 503

Para guru di Sultra saat melakukan longmarch menuju gedung DPRD Sultra.

KENDARIPOS.CO.ID — Aksi pemukulan dan pengancaman menggunakan senjata tajam yang dipertontonkan salah satu orang tua siswa bernama Suhardin Diku kepada guru SMAN 1 Kendari, Hayari, memantik keprihatinan seluruh guru di Sultra. Dukungan moril diberikan kepada Hayari. Kamis (26/10/2017), ribuan guru dari perwakilan kabupaten dan kota di Sultra yang tergabung dari berbagai komunitas turun ke jalan. Mereka juga mendatangi Gedung DPRD Sultra.

Koordinator Komunitas Guru Idolaku Kendari Pos, Asmuddin mengatakan semua guru-guru terhina atas kejadian ini. Sebab, peristiwa orang tua siswa menganiaya guru baru terjadi di Sultra. “Makanya kami melakukan aksi solidaritas ini, untuk menyampaikan kepada publik agar, jangan lagi terulang peristiwa seperti ini,” ujar Asmudin.

Belajar dari pengalaman ini, Asmuddin memandang perlunya pemerintah membuat undang-undnag perlindungan guru. Sebab, regulasi yang ada saat ini masih sangat lemah dalam memberikan perlindungan guru. “Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 belum bisa melindungi guru secara utuh,” ungkap Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari ini.

Sementara Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo mengatakan aksi solidaritas yang digelar hari ini bukan semacam gerakan agar guru dihormati secara berlebihan tapi sebagai seruan agar guru tak dikriminilisasi. Selain itu, untuk menjaga muruah guru. Dalam aksi ini, PGRI ingin mengajak guru-guru menunjukkan solidaritasnya. Aksi diawali dengan longmarch dari tugu religi ke DPRD Sultra. Abdul Halim Momo memastikan guru dari Kota Kendari, Konawe, Konsel, dan perwakilan dari kabupaten lain akan bergabung.

Dosen Pascasarjana UHO ini menjelaskan agenda demonstrasi adalah mendesak agar keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Nomor 10 Tahun 2016 ditetapkan menjadi UU perlindungan guru. “Karena saat ini menjadi tidak bermakna jika dihadapkan dengan UU perlindungan anak. Padahal, guru adalah orang tua akademik di sekolah,” jelasnya saat ditemui di kampus Pascasarjana UHO, Rabu (25/10).

Untuk diketahui aksi guru tersebut diterima Ketua Komisi IV DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo dan Anggota DPRD Suwandi Andi. “Semua aspirasi ini kita akan kawal,” tutup Yaudu. (kmr/wan)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top