Perusahaan Tambang di Konut Masih Beroperasi, 13 Pemilik IUP Klaim Sesuai Prosedur – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Konawe Utara

Perusahaan Tambang di Konut Masih Beroperasi, 13 Pemilik IUP Klaim Sesuai Prosedur

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Belasan perusahaan tambang di Konawe Utara (Konut) masih beroperasi hingga saat ini. Para pemilik izin usaha pertambangan (IUP) memastikan tak ada masalah dengan perusahaan lain, terutama menyangkut tumpang tindih perizinan. “Kami melakukan penambangan secara sah secara hukum. Sebab, sudah memiliki semua persyaratan yang ditentukan pemerintah. Kalau tidak sah, pasti sudah lama kami tinggalkan Konut,” kata Sutikno, pimpinan PT Hafar Indotech, salah satu perusahaan tambang yang masuk list perusahaan tambang yang sebelumnya disebut IUPnya tumpang tindih.

Sutikno mengatakan hal itu sekaligus mewakili 13 pemilik IUP lainnya yang dianggap izinnya tumpang tindih di wilayah itu (Konut). Dia menegaskan, IUP yang digunakan menggunakan logo garuda, yang artinya diakui negara. Makanya, seluruh kewajiban, mulai jaminan reklamasi hingga biaya pengapalan sudah dipenuhi. “Semua datanya ada, bisa di cek di ESDM,” ujarnya.

Kewajiban pembayaran kepada negara bukan hanya dilakukan pemilik IUP yang sudah beroperasi, tapi juga yang tidak beroperasi. Kata dia, ini bentuk kesadaran terhadap kewajiban perusahaan. Makanya, sangat keliru kalau ada yang menganggap kegiatan 13 perusahaan ini ilegal. “Justru ini dapat memberikan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tujuan kehadiran tambang di daerah,” katanya.

Soal tumpang tindih dengan IUP PT Antam, menurutnya juga harus diluruskan. Sebab, pihaknya sudah memberikan ganti rugi kepada masyarakat dan itu bisa dibuktikan. Sehingga kalau izin dicabut, maka PT Antam juga tak bisa beroperasi karena pasti akan berhadapan dengan masyarakat yang lahannya sudah diganti rugi. “Dan kami juga orientasinya bisnis, sehingga pasti akan memperjuangkan kerugian yang dialami,” terangnya.

Saat ini, kabarnya masalah tumpang tindih lahan sedang berproses di kejaksaan, Sutikno berharap, pemerintah dan siapapun yang mendampingi dan mengurus kasus ini bisa melihat persoalan secara obyektif. Dia minta supaya pemerintah bisa mengayomi semua kepentingan masyarakat, termasuk pihaknya. “Jadi sebelum izin dicabut, tolong dipertimbangkan,” harapnya. Sekadar tambahan, PT Antam di Konut memiliki IUP sekira 16.000 Hektar, sedangkan perusahaan lain (13 IUP) hanya punya 200 hektar. (wan/ing)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top