Pariwara
Buton Utara

DPRD Butur Pertanyakan Utang Rp 21 M

HADRIAN INDRA MAPA/KENDARI POS
Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2017 Buton Utara yang berlangsung alot, senin(23/10)

KENDARIPOS.CO.ID — Proses pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD-P 2017 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buton Utara (Butur) berlangsung alot. Senin (23/10), anggota legislatif mempersoalkan adanya utang daerah sebesar Rp 21 miliar. Tak hanya itu, Banggar juga mempertanyakan banyaknya angka kemiskinan dan pengangguran di daerah yang berada dalam kendali pemerintahan Bupati, Abu Hasan.

Proses pembahasan diawali pemaparan umum KUA-PPAS oleh Ketua TPAD, La Ode Siam. Pelaksana Tugas Sekretaris Kabupaten (Sekab) Butur itu menjelaskan, secara umum pendapatan asli daerah bertambah sebesar Rp 19 miliar. Selain itu, dana alokasi umum dipangkas Rp 3 miliar dan alokasi dana khusus bertambah sebesar Rp 16 miliar. “Sedangkan untuk belanja langsung terjadi pengurangan Rp 4 miliar dan Silpa ada Rp 21 miliar,” ujar La Ode Siam dalam pembahasan KUA-PPAS. Mantan Kepala Badan Keuangan Daerah Butur itu menambahkan, berdasarkan hasil perhitungan terdapat utang daerah sebesar Rp 21 miliar diporsikan untuk melunasi tiga paket pengaspalan jalan yang tak terbayar tahun lalu.

Mendengar pemaparan itu, Anggota Banggar DPRD Butur, Istighfar mempersoalkan, adanya utang pemerintah daerah sebesar Rp 21 miliar. Politisi Partai Amanat Nasional itu meminta, TAPD menjelaskan secara rinci anggaran sebesar itu diporsikan untuk membayat utang apa saja. Wakil Ketua Badan Legeslasi DPRD Butur tersebut menambahkan, transparansi dalam pembahasan anggaran harus dilakukan. Jika tidak, sebaiknya ditunda saja. “Saya minta Sekretaris Kabupaten merekam semua penjabaran TAPD terkait KUA-PPAS. Nanti akan saya buka kembali pembahasan ini,” tambah Istighfar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Butur, Abdul Salam Sahadia mempersoalkan, nilai jual barang dan pertumbuhan ekonomi di Butur yang sangat melambat. Politikus Partai Demokrat itu mengaku heran. Sebab jika melihat hasil survey Badan Pusat Statistik yang dijadikan rujukan TAPD, justru pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun, hasil survey menyebut, nilai jual barang sangat lemah. “Tim anggaran pemerintah daerah harus mempunyai data yang realistis. Beberkan secara detail angka kemiskinan dan pengangguran. Termasuk geliat pertumbuhakan ekonomi,” sorotnya dalam pembahasan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Butur, Rukman Basri Zakariah. (b/had)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top