DD tak Transparan, Kades Dilapor ke DPRD Konut – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Konawe Utara

DD tak Transparan, Kades Dilapor ke DPRD Konut

HELMIN TOSUKI/KENDARI POS
Perwakilan warga Desa Labengki saat menyalurkan aspirasi mereka ke DPRD Konut karena menganggap pengelolaan DD di wilayah mereka tak transparan.

KENDARIPOS.CO.ID — Warga Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan melaporkan Kepala Desa, Jamaluddin ke DPRD Konawe Utara. Mereka menuding, pengelolaan dana desa (DD) dikelola tidak transparan. Laporan warga itu diterima langsung Ketua Komisi I DPRD Konut, Rasmin Kamil bersama anggotanya.

Warga Labengki di hadapan wakil rakyat membeberkan jika Jamaluddin mengelola anggaran tanpa pernah melibatkan warga. Utamanya, dalam proses musyawarah kegiatan yang dikelola melalui DD. “Kepala desa yang langsung susun perencanaan tanpa ada musyawarah dengan warga. Apalagi pengelolaan anggaran DD dipihakketigakan, bukan pola pemberdayaan. Termasuk dana BUMDes juga tak pernah dimusyawarahkan,” versi perwakilan warga Labengki, Abd. Safar, Senin (23/10).

Yang lebih mengherankan, Kepala Desa Labengki, Jamaluddin mengangkat sekretaris desa sebagai Ketua BUMDes. Padahal semestinya harus sesuai usulan masyarakat yang disepakati. Tak hanya itu, bendahara desa Labengki dijabat anak sang Kades yang berdomisili di luar Konut. Menyikapi keresahan warga Labengki, Ketua Komisi I DPRD Konut, Rasmin Kamil memberikan kesempatan pada koleganya, Nurtan Jaya untuk memberikan masukan terkait laporan warga.

“Dari pernyataan warga, ini sudah masuk pada ranah pidana. Karena di sana sudah ada penyalahgunaan dana desa. Tapi sebelum kita melakukan pemanggilan pada kepala desa terlebih dahulu kita investigasi lapangan supaya informasinya tidak sepihak,” saran Nurtan Jaya, anggota Komisi I DPRD Konut.

Dalam laporan warga terungkap, jika Kepala Desa Labengki sedang berada dalam penyelidikan khusus (Pensus) oleh pihak Inspektorat Konut. “Tapi tidak tahu bagaimana endingnya,” tambah Nurtan Jaya. Dari pertemuan tersebut, Rasmin Kamil menyimpulkan sebelum dilakukan pemanggilan pihak-pihak terkait, DPRD akan menjadwalkan turun lapangan agar informasi yang diterima tidak sepihak.

“Memang pengelolaan DD itu harus dilakukan musyawarah sebelum direncanakan dan direalisasikan. Kalau seperti ini sudah salah. Tapi kita akan turun lapangan dulu sebelum memanggil semua yang terlibat. Pekan depan kita turun lapangan,” janji Rasmin Kamil didampingi anggota DPRD lainnya, Taslim Sauala dan H. Nuhun Hamid. Kepala Desa Labengki, Jamaluddin yang coba dikonfirmasi melakui telepon selulernya tak berhasil dihubungi, senin (23/10). (c/min)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top