Dua Kali WTP, Keuangan Konawe tak Bermasalah – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Konawe

Dua Kali WTP, Keuangan Konawe tak Bermasalah

Ferdinand

KENDARIPOS.CO.ID — Informasi terkait sejumlah kerugian negara dalam pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten (Pemkab) Konawe, berembus. Meski begitu, Kepala BPKAD Konawe, Ferdinand menegaskan, isu tersebut tidak benar, dan Pemkab Konawe tak pernah merugikan negara atau daerah. Semua hak guru juga tersalurkan, bahkan bupati yang melihat celah itu langsung meminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Laporan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Rp 34 miliar sudah dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Makanya Pemkab Konawe mendapat apresiasi predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Informasi soal pengelolaan keuangan di Konawe membuat kerugian negara itu tidak benar. Ada dua indikator, pertama hasil audit BPK yang tak merekomendasikan itu sebagai temuan atau kerugian negara dan daerah, sehingga tidak ada rekomendasi pengembalian, justru Pemkab yang segera menganggarkan. Kemudian indikator kedua, tidak ada satupun guru atau organisasi PGRI yang mengeluh, karena semua hak mereka terpenuhi,” argumen Ferdinand, Rabu (18/10).

Menurut Ferdinand, angka Rp 34 miliar itu merupakan alokasi dana sertifikasi guru yang terakumulai sejak 2010 sampai 2015, karena adanya kelebihan transportasi dari pemerintah pusat ke daerah. Sebab, jumlah transportasi yang akan dibayarkan tidak sama, atas dasar surat Dirjend terkait siapa saja yang mendapatkan sertifikasi guru. Makanya kelebihan dana transportasi itu menjadi Silpa.

“Jadi, secara prinsip tidak ada masalah. Hanya saja, kami khawatir ada muatan lain dalam isu tersebut, padahal celah itu sudah diselesaikan, bahkan kami melaporkan sendiri ke BPK, supaya itu tidak dipersoalkan lagi,” belanya. Dijelaskannya, dengan meraih dua kali WTP, itu menjadi bukti pengolaan keuangan Konawe baik. Sebab, toleransi BPK terhadap selisih kas daerah atau negara sangat kecil. Apabila diasumsikan sebagai temuan, angka Rp 34 miliar cukup besar dan tidak mungkin daerah lumbung beras tersebut mendapatkan WTP. “Kita juga mendapatkan Rp 52 miliar dari pemerintah pusat setelah WTP. Secara logika, kalau kita berhutang Rp 34 miliar, mana mungkin diberikan lagi Rp 52 miliar,” jelasnya.

Terhadap penyebar informasi tersebut, Pemkab Konawe akan melihat pendekatan dari sisi hukum, apabila ada indikasi pencemaran nama baik, maka pihaknya akan mengambil langkah hukum. “Nah, kalau ada penyerangan secara personal kepada saya, dengan menyebutkan nama dan jabatan, maka saya juga bisa melaporkan secara personal. Karena dari sisi akuntansi dan keuangan tidak ada masalah,” tandasnya. (c/hel)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top