Sosialisasi Pencegahan Pungli, Kemenko Polhukam Gandeng Kendari Pos – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

Sosialisasi Pencegahan Pungli, Kemenko Polhukam Gandeng Kendari Pos

Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam RI, Letkol CPM E.Agustian (ketiga dari kanan) didampingi Sekretaris Inspektorat Provinsi Sultra Arifin Kanna dan Subbag Pengaduan Masyarakat (Dumas) Irwasda Polda Sultra AKP Zaruna berkunjung di Kendari Pos.

KENDARIPOS.CO.ID — Harian Kendari Pos yang masuk dalam jaringan Jawa Pos Grup punya posisi tawar tersendiri. Tak heran jika Kemenko Polhukam RI melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melirik dan mengajak media pertama dan terbesar di Sultra ini untuk terlibat dalam sosialisasi pencegahan Pungli. Satgas Saber Pungli memandang Kendari Pos sebagai mitra yang tepat untuk bersama-sama dalam kegiatan yang dijadwalkan digelar Kamis (19/10) nanti. Sebab, fungsi kontrol pers sejalan dengan upaya Satgas dalam melakukan upaya pencegahan Pungli.

Hal itu diungkapkan Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Kemenko Polkuham RI, Letkol CPM E.Agustian kepada Direktur Utama (Dirut) Kendari Pos, Irwan Zainuddin saat berkunjung di Graha Pena, Senin (16/10). Sosialisasi dilakukan di 15 provinsi, salah satunya Sultra. Kemenko Polhukam menilai, di Sultra hanya 12 kasus operasi tangkap tangan (OTT) dengan tersangka 18 orang relatif kecil dibanding provinsi lain. “Tapi bukan berarti tanpa aduan atau laporan masyarakat (soal dugaan pungli), tidak ada masalah,” ujar Letkol CPM E.Agustian didampingi Arifin Kanna, Sekretaris Inspektorat Provinsi Sultra dan AKP Zaruna, Subbag Pengaduan Masyarakat (Dumas) Irwasda Polda Sultra, kemarin.

Letkol CPM E.Agustian menjelaskan aduan masyarakat soal pungli tidak terlalu menonjol. Namun ini bukan berarti tidak ada pungli atau Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)-nya tidak bekerja. “Makanya kami kesini hendak mengajak Kendari Pos untuk sosialisasi bersama Satgas Saber Pungli. Sosialisasi ke pada organisasi perangkat daerah, forum komunikasi pimpinan daerah, mahasiswa, pelajar. Nah, khusus mahasiswa dan pelajar ini yang berani melaporkan oknum guru atau kepala sekolahnya. Saat ini sudah tidak bisa dibedakan mana iuran dan mana sumbangan. Mana ada sumbangan dipaksakan. Mahasiswa dan pelajar ini cek balance sebab belum terkontaminasi kepentingan,” beber Letkol CPM E.Agustian.

Dia merinci empat bidang dalam Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam yakni kelompok kerja (Pokja) pencegahan, intelijen, penindakan (OTT) dan yustisi. Pokja Yustisi ini yang akan menentukan sebuah dugaan pungli layak diteruskan ke pengadilan atau dihentikan. “Tidak semua aduan masyarakat berakhir di pengadilan. Sebab, secara teknis Satgas Saber Pungli selalu memilah karena ada aduan yang bersifat fakta, hoaks,” tambahnya.

Perwira TNI yang bertugas di Puspomad, Jakarta itu menegaskan akan ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan media dan Irwasda maupun Inspektorat selaku UPP Satgas Saber Pungli di Sultra. “Misalnya membuat sebuah rubrik anti pungli di koran,” imbuhnya. Dirut Kendari Pos, Irwan Zainuddin sangat mendukung sosialisasi Saber Pungli. Sebab, dukungan harian Kendari Pos bagian dari upaya kontrol sesuai fungsi pers. Dukungan itu dalam artian agar para penyelenggara pemerintahan bebas dari perilaku pungli. Apalagi pemberantasan pungli ini sesuai instruksi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Sebagai media, kami tetap menjalankan fungsi pengawasan namun dengan paradigma yang berbeda yakni good news is the best news. Dalam konteks pencegahan Pungli ini, tentunya dikemas dengan menonjolkan apa saja yang sudah sukses dilakukan tim Saber Pungli,” kata Irwan yang didampingi Direktur Kendari Pos La Ode Diada Nebansi, Wadir Kendari Pos Agus Tranhadi dan Pemred Kendari Pos Arifuddin Mangka.

Selain itu, sosialisasi ini sangat positif sebagai upaya menyadarkan oknum-oknum tertentu agar tidak berbuat pungli. Menurut Irwan Zainuddin, diperlukan pemahamanan dan pendalaman agar masyarakat tidak takut atau segan ketika dimintai keterangan. “Sebab, banyak lembaga atau masyarakat yang siap mengadu namun resah jika di BAP. Nah, ini yang perlu diluruskan agar masyarakat kita sadar hukum dan tak perlu takut,” imbuhnya. (din)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top