Delapan Parpol Terdaftar di KPU Konawe – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Politik

Delapan Parpol Terdaftar di KPU Konawe

HELSON MANDALA PUTERA/KENDARI POS
Pengurus PAN Konawe, menyerahkan berkas pendaftaran kepada komisioner KPUD Konawe, di Aula KPUD Konawe.

KENDARIPOS.CO.ID — Setelah dibuka sejak tanggal 3 Oktober, masa pendaftaran partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 resmi di tutup. Pada hari terakhir pendaftaran kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe cukup disibukan kedatangan Parpol yang menyerahkan dokumen kepengurusan Parpolnya. Pasalnya, sebagian besar Parpol menunggu penyerahan berkas pada hari terakhir.

Hingga pukul 14.00 Wita, KPU Konawe telah mencatat delapan Parpol telah mendaftarkan diri. Hanya saja, kemungkinan Parpol yang terdaftar masih terus bertambah. Pasalnya, batas waktu pendaftaran dibuka hingga pukul 24.00 Wita.

Ketua KPU Konawe, Sarmadan menyebutkan dari 17 Parpol yang ada di Konawe, baru delapan yang mendaftar, yakni Partai Nasional Demokrasi (NasDem) dengan 437 kartu tanda anggota (KTA), Partai Persatuan Demokrasi Perjuangan (PDIP) dengan 333 KTA, Partai Keadilan Sejahtera? 306 KTA, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 448 KTA, serta dua Parpol baru yakni Persatuan Indonesia (Perindo) dengan 412 KTA, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan 265 KTA.

“Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mendaftar, dengan menyerahkan 1.434 KTA. Tapi kita masih sementara melakukan perhitungan, lengkap atau tidak. Kalau yang tujuh partai lain, sudah lengkap dan sesuai, tinggal nanti kita akan lakukan verifikasi administrasi lagi, dan verifikasi faktual untuk partai baru,” jelasnya.

Lanjut dia, batas waktu pendaftaran Parpol masih ada sampai pukul 24.00 Wita, sehingga jumlah pendaftar masih bisa bertambah, apabila mereka mampu menyerahkan minimal 253 KTA dan dinyatakan lengkap, sebelum hari berganti. “Sampai sore ini, masih delapan Parpol yang mendaftar. Jadi, masih ada peluanh bisa bertambah lagi, sebelum waktunya habis atau berganti hari,” ujarnya.

Dijelaskannya, setelah jumlah KTA yang diserahkan dinyatakan lengkap, pihaknya akan mulai melakukan verifikasi administrasi mulai 17 Oktober (hari ini), bila jumlah keanggotaannya ternyata kurang, maka kita kembalikan lagi untun perbaikan. “Setelah verifikasi administrasi selesai, kita lakukan verifikasi faktual dengan metode sampling, memeriksa kebenaran data di lapangan sejumlah 10 persen dari jumlah KTA yang diserahkan. Misal, ada yang menyerahkan 430 KTA, maka kita cek di lapangan data 43 orang yang ada dalam KTA itu,” jelasnya.

Berdasarkan jumlah Parpol di Konawe, sembilan Parpol yang belum terdaftar sampai pukul 14.00 Wita adalah, PKP Indonesia, Partai Berkarya, Partai Golkar, Hanura, Partai Republik, Partai Demokrat, PBB, Partai Indonesia Kerja (PIKA), dan Partai Idaman.

Situasi yang sama juga terjadi di Muna Barat. Menjelang penutupan masa pendaftaran, KPU Mubar di kunjungi beberapa pengurus Parpol. Hingga pukul 14.30 Wita, delapan Parpol telah menyerahkan dokumennya ke KPU. Ke-9 Parpol tersebut yaitu, Perindo, PDIP, Nasdem, PKS, Golkar,  PBB, PSI, PPP dan Hanura.

Komisioner KPU Mubar, Fatahuddin berharap semua Parpol dapat mengajukan berkasnya pada hari terakhir masa pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2019. “Kami harap hari ini semuanya beres. Dengan begitu, tidak perlu lagi ada masalah termasuk menyangkut pengurusan PPP. Jadi berkas yang kami proses yakni kepengurusan Romahurmuziy sebab terdaftar di Kemenkumham,” kata Fatahuddin.

Makanya, berkas kepengurusan PPP yang masuk akan dikroscek dulu. Bila berita acara ditanda tangani Romahurmuziy baru akan dilanjutkan.  Untuk tahap berikutnya, partai merekomendasikan LO. Rekannya sesama komisioner KPU Mubar, Alirun menjelaskan bagi Parpol yang sudah mendaftar dan sudah dikeluarkan tanda terima maka KPU menilai kelengkapan dokumen yang disesuaikan dengan sistim infornasi Parpol (Sipol). Untuk itulah, Parpol harus melampirkan salinan KTA dan KTP elektornik.

“Tahap beritaknya KPU akan melakukan ferivikasi administrasi. Dalam proses verifikasi administrasi jika masih terdapat kegandaan atau tidak memenuhi syarat, maka KPU akan menyampaikan kepada parpol melalui penghubung yang sudah ditunjuk oleh Parpol untuk dilakukan perbaikan,”jelasnya.

Bila dianggap memenuhi syarat, selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi faktual. Caranya, KPU akan datangani kantor tetap parpol dan mengecek kebenaran data yang diserahkan. Selain kantor, KPU akan menverifikasi komposisi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Dalam UU nomor 7 tahun 2017, komposisi perempuan minimal 30 persen. (b/yaf/yaf)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top