DPRD Konsel Minta PT Baula Hentikan Aktivitas – Kendari Pos Online
Konawe Selatan

DPRD Konsel Minta PT Baula Hentikan Aktivitas

Lokasi tambang PT Baula di Konawe Selatan.

KENDARIPOS.CO.ID — Wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel) mulai “gerah” dengan tingkah PT Baula Petra Buana (BPB). Soalnya, meski tak punya izin analisis dampak lingkungan (Amdal) serta masalah lahan, namun perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel ini tak juga kunjung menghentikan aktivitas. Larangan parlemen Konsel seolah hanya dianggap angin lalu.

Anggota DPRD Konsel, Senawan Silondae sangat menyayangkan sikap perusahaan yang tidak punya itikad baik. Harusnya, perusahaan yang beroperasi di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea itu menghentikan dulu aktivitasnya, sampai masalah Amdal dan pembebasan lahan warga tuntas.
“Kami juga heran, kenapa PT Baula tidak mau kooperatif. Harusnya selesaikan dulu masalahnya, baru beraktivitas lagi,” kata Senawan Silondae, kemarin. Menyangkut penyerobotan lahan warga, pihaknya mengaku sudah bertemu ahli waris yang memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan lahan tersebut. “Harusnya ini dituntaskan dulu,” ulangnya menegaskan.

Lebih jauh anggota Komisi III DPRD Konsel yang membidangi masalah lingkungan hidup ini menilai, persoalan Amdal sangat serius. Makanya, dirinya kurang sependapat dengan pihak DLH Konsel yang masih memberi toleransi. “Itu sifatnya hanya kebijakan. Karena kalau bicara aturan, semua sudah jelas perusahan yang belum memiliki Amdal tidak boleh melakukan aktivitas. Namun kalau pemerintah memberikan kebijakan, tentu mesti ada catatan yang harus diketahui publik,” jelasnya.

Pihaknya juga sangat menyayangkan jika pemerintah daerah masih membiarkan perusahaan yang tanpa izin Amdal terus beraktivitas. Jangan sampai kegiatan yang dilakukan merugikan masyarakat. Dia mencontohkan, kericuhan yang terjadi di kantor PT Baula beberapa waktu lalu, terjadi karena aktivitas perusahaan merusak budi daya rumput laut warga. “Jangan sampai kejadian serupa terulang. Kalau sudah terjadi, lalu siapa yang akan bertanggung jawab?,” kesalnya.

Senada disampaikan Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo. Menurutnya, memang harusnya PT Baula menghentikan dulu aktivitasnya. Sebab kalau tidak punya Amdal, apalagi sedang ada warga yang menuntut hak atas lahan yang digunakan, tentu kurang elok. “Setahu saya, kalau ada izin pertambangan sudah batal atau tidak berlaku, maka logika sederhananya, harusnya tidak boleh lakukan aktivitas apapun,” ujarnya.
Irham menilai, salah satu rekomendasi mengeluarkan izin eksplorasi dan lainnya itu bisa sah, apabila izin Amdalnya sah alias tidak bermasalah. “Kalau sudah izin Amdal dicabut berarti segala aktivitas tentu tidak boleh. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan aturan lingkungan,” tegasnya.

Sebagai tindak serius, dewan berjanji akaan segera meminta kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Konsel untuk melaporkan dokumen izin Amdal perusahaan tersebut. Termasuk perusahaan lainnya yang saat ini juga telah dicabut izin Amdalnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
“Kami akan minta dinas terkait menyampaikan tentang perusahaan data perusahaan yang telah dicabut izinnya. Ketika sudah ada, maka kami akan memberikan rekomendasi ke provinsi. Karena masalah tambang ini memang sudah diambil alih provinsi. Yang penting tugas kami hanya menindaklanjuti,” ungkapnya.

Sayangnya, sejak informasi ini muncul di media, pihak PT Baula bungkam. Beberapa kali coba dikonfirmasi, tapi tak bisa tembus. Saat dihubungi sebelumnya, Kepala Bidang DLH Sultra, Aminoto Kamaluddin beralasan, izin Amdal bermasalah bukan karena kesalahan pihak perusahaan. Tapi lebih pada ketidak absahan komisi amdal BLH Konsel karena lisensinya dicabut. “Karena lisensi komisi amdal dicabut, sehingga izin amdalnya juga dianggap tidak prosedural. Tapi secara administrasi, itu bukan kelalaian pihak perusahaan, karena mereka tidak tahu soal itu (lisensi komisi amdal dicabut,red),” argumennya.

Lanjut Aminoto, komisi amdal BLH Konsel yang mengeluarkan izin. Makanya, ketika lisensi mereka bermasalah, sehingga produk izinnya juga harus direviuw ulang. Sebenarnya, kata dia, bukan hanya PT Baula mengalami kejadian serupa, tapi juga ada beberapa perusahaan tambang lainnya. Sebagai solusinya, mereka mengusulkan kembali perbaikan dokumen evaluasi lingkugan hidup (DELH).

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan solusi agar PT Baula bersama perusahaan lain, dibuatkan dokumen evaluasi lingkungan hidup. Begitu jalan keluarnya,” jelasnya. Hal itu, kata dia ditujukan kepada BLH Konsel untuk menyampaikan kepada perusahan agar menyusun kembali DELH. Dalam setahun harus dituntaskan. “Kalau tidak selesai, maka lisensi yang telah diterbitkan kementerian akan dicabut ulang,” tegasnya.

Ketika ditanya mengenai boleh dan tidaknya perusahaan tersebut melakukan aktivitas, Aminoto tak memberi jawaban tegas. Menurutnya, soal sah atau tidaknya mereka beraktivitas, itu kewenangan kabupaten. Karena selama ini juga belum ada surat dari bupati kepada DLH untuk mencabut. “Kementerian juga tidak menyatakan berhenti beraktivitas. Tapi hanya disuruh buat dokumen baru,” imbuhnya. (b/kam)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 The Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.

To Top