APBD-P Muna Lambat, DPRD Hanya Menunggu – Kendari Pos Online
Muna

APBD-P Muna Lambat, DPRD Hanya Menunggu

Mukmin Naini

KENDARIPOS.CO.ID — Hingga kini draf kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Muna, belum juga diterima pihak DPRD. Para legislator daerah itu menilai, terlambatnya pembahasan APBD-P di Muna, sudah pasti berdampak pada pembangunan daerah. Sebab, jika anggaran tak terpakai habis dalam kegiatan tahun 2017, maka daerah akan merugi.

Sebab, masyarakat tak mendapatkan asas manfaat dari program yang dicanangkan. “Sekarang dewan sementara reses sampai masa sidang tanggal 16 Oktober. Dengan waktu yang begitu singkat, bagaimana mau lakukan kroscek draf APBD-P. Sudah pasti, mau tidak mau kita tetapkan,” kata Ketua DPRD Muna, Mukmin Naini di ruang kerjanya, Kamis (12/10).

Pembahasan draf anggaran normalnya sudah dituntaskan sejak Juni oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Pembahasan di dewan dari Juli sampai September. Sehingga butuh waktu lama agar betul-betul yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada bulan Oktober KUA PPAS sudah disepakati. Akhir Desember sudah ditetapkan,” pendapatnya, kamis(12/10).

Faktanya selama ini, draf tersebut belum sampai ke dewan. Ia menilai, daerah tak akan bisa menyerap anggaran dengan baik. Padahal, kalau anggaran itu digunakan secara maksimal, akan berdampak pada produktivitas utamanya terhadap masyarakat. “Belum lagi penyiapan anggaran 2018. Seberapa besar anggaran yang disiapkan dalam APBD saat ini, sangat menentukan juga. Misalnya, kalau tiap instansi teknis dana serapannya tak maksimal, maka akan dikurangi. Jadi jangan berpikir akan bertambah. Sangat disayangkan kalau tak maksimal,” kritiknya.

DPRD akan mempertanyakan lambannya gerakan pemerintah dalam menyusuk KUA-PPAS. Secara kelembagaan, kata politisi asal PAN ini, kinerja dewan dalam membahas draf anggaran juga terpangkas. Pasalnya, jangka waktu pembahasan sudah terbatas. Akhirnya, dalam penetapan APBD-P tidak mencapai sasaran serta tak proporsional. “Masyarakat biasanya salahkan DPRD, tidak ada pengawasan. Padahal dari pembahasan saja, pemerintah sudah tidak tepat waktu. Masyarakat juga harus tahu itu, ” terangnya.(c/ery)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 The Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.

To Top