Status 50 Ribu Warga Dialihkan Dari Buton ke Buteng – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Buton Tengah

Status 50 Ribu Warga Dialihkan Dari Buton ke Buteng

KENDARIPOS.CO.ID — Kerja ekstra jelang akhir tahun 2017 ini sedang dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Buton Tengah (Buteng). Sebab pada November mendatang, mereka akan mengalihkan kartu tanda penduduk (KTP) warga Buteng yang berjumlah 50 ribu jiwa. Rencananya, proses pemindahan identitas warga dari Buton induk tersebut akan dilakukan secara bertahap. Kadisdukcapil Buteng, Syamsuddin mengatakan, saat ini blangko KTP elektronik yang disiapkan untuk pengalihan dari Buton induk ke Buteng sementara dalam proses tender. Menurut informasi, proses cetak blangko yang dibutuhkan akan tuntas pada November 2017 mendatang. Saat ini pihaknya melayani proses pemindahan secara terbatas, seperti untuk tokoh masyarakat yang akan melaksanakan umrah atau ibadah haji.

“Kita melayani pemindahan KTP warga dari Buton induk ke Buteng secara bertahap. Pasalnya, blangko itu harus diambil secara langsung, tidak bisa dikirim melalui jasa apapun. Apalagi, seberapa kekuatan kami untuk mengambil semua blangko dari pusat. Pasalnya, untuk satu kardus yang berisi 500 keping beratnya bisa mencapai 3 kilogram,” ungkap Syamsuddin.

Berdasarkan data yang ada, saat ini ada 50.000 jiwa yang beralih status kependudukan dari total warga Buteng sebanyak 114.500 orang. Sementara selama 2017 ini pihaknya baru mencetak KTP kurang lebih sebanyak 8.700 keping dan 300 diantaranya rusak. Pencetakan itu hanya dilakukan untuk warga yang belum memiliki KTP dengan data yang sudah terkonsolidasi di pusat.

“Untuk layanan ini kami selalu mempersiapkan blangko. Artinya Dukcapil tidak kekosongan blanko KTP elektronik. Saat ini, kami masih memiliki 6.000 blangko untuk melayani masyarakat yang belum mengantongi KTP,” jelasnya. Syamsuddin mengungkapkan, banyak masyarakat yang belum memahami proses pencetakan, sehingga saat baru datang mereka minta agar bisa selesai secepatnya. Padahal prosesnya setelah perekaman, data harus terkoneksi dengan server pusat dalam waktu kurang lebih dua pekan. Selain itu, perlu diketahui masyarakat, urusan KTP tidak dikenakan biaya apapun alias gratis.

“Kami berharap masyarakat untuk mengurus KTP secara langsung tidak memanfaatkan jasa calo. Kami juga mengingatkan pegawai, baik PNS maupun honorer agar tidak melayani praktik percaloan. Kalau kita temukan dengan bukti valid, maka petugas Dukcapil akan kita keluarkan,” ancamnya. (b/myu)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top