Pemkab Busel Berangkatkan 70 Jamaah Umrah – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Buton Selatan

Pemkab Busel Berangkatkan 70 Jamaah Umrah

Agus Feisal Hidayat

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah kabupaten (Pemkab) Buton Selatan (Busel) akan membiayai pemberangkatan 70 warganya untuk menjalankan ibadah umrah. Semua itu dilakukan sebagai realisasi dari janji politik Bupati Busel, Agus Feisal Hidayat dan Wakilnya H. La Ode Arusani saat kampanye Pilkada 2016 lalu.

“Dengan kiat-kita yang kita lakukan saat ini, saya optimis bisa merealisasikan janji memberangkatkan masyakat untuk ibadah umrah,” kata Agus Feisal saat ditemui, Selasa (10/10). Dalam keberangkatan umrah tersebut, putra mantan Bupati Buton, LM Sjafei Kahar itu pihaknya tak sepenuhnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun ia, menjalin kerja sama dengan salah satu bank untuk membantu biaya keberangkatan. “Jadi, kita mencoba jalin kemitraan dengan BNI dan mendapatkan dana CSR untuk membantu biaya umrah. Tetapi bukan dalam bentuk uang. Melainkan mereka (BNI) langsung berurusan dengan jasa travel sesuai kesanggupan,” tandas Busel-1 itu.

Sementara itu, Plt Sekab Busel, Kostantinus Bukide mengatakan, total masyarakat yang akan diberangkatkan untuk menunaikan ibadah umrah sekitar 70 orang. Dari jumlah itu, anggarannya telah diajukan pada APBD-P 2017 sebesar Rp 1,2 miliar. “Mudah-mudahan November ini sudah bisa kita wujudkan. Anggaran yang kita pada APBD-P sudah dibahas di provinsi dan disepakati,” jelasnya.

Ia menegaskan, jamaah umrah yang akan diberangkatkan harus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati (Perbup). Mereka harus berjasa dan memiliki kontribusi dalam pengembangan nilai regius di masyarakat. “Seperti pengurus majelis taklim, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan lainnya,” terang Asisten I Setkab Busel itu.

Makanya, untuk teknis pelaksanaan, pihaknya akan membentuk tim panitia seleksi untuk melihat dan menentukan siapa-siapa saja masyarakat yang memenuhi syarat atau kriteria untuk diberangkatkan umrah. “Entah itu PNS maupun bukan, semua sama. Selama memenuhi kriteria. Namun semua tetap akan mengacu pada pertimbangan kondisi sosial calon jamaah,” pungkasnya. (ahi/adv)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top