Gelar Workshop Bersama Media, Ketua BPK Sultra : Kami Selektif Beri WTP – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Metro Kendari

Gelar Workshop Bersama Media, Ketua BPK Sultra : Kami Selektif Beri WTP

Suasana workshop publication meeting stakeholder dan media di kantor BPK Sultra. Ke depan, BPK akan semakin selektif dalam memberikan opini WTP. Foto : ADWIN BARAKATI / KENDARI POS

KENDARIPOS.CO.ID — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sultra menggelar workshop bersama media massa, Selasa (10/10). Oleh-oleh yang dapat dipetik dari pertemuan itu adalah BPK kini akan semakin selektif dalam menganugerahkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada lembaga pemerintahan dalam hal tata kelola keuangan dan aset daerah.

Sikap selektif ditempuh mengingat isu jual beli predikat masih membekas pasca ketika salah seorang oknum auditor BPK RI ditangkap oleh KPK beberapa bulan lalu. BPK memastikan pemberian opini WTP harus melalui beberapa indikator. Salah satunya, berdasarkan hasil pengelolaan keuangan yang baik dalam sebuah lembaga Pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Widiyatmantoro dalam workshop publication meeting stakeholder dan media di kantor BPK Sultra, kemarin.

Workshop itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah soal tugas dan fungsi BPK. Selain itu, untuk menyampaikan problem keterbukaan infromasi publik soal bagaimana memperoleh hasil audit pemeriksaan BPK selama ini. “Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan (audited), BPK aktif mendorong peningkatan pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan pemeriksaan,” ujar Widiyatmantoro.

Tugas BPK juga memberikan penilaian tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terkait bentuk opini yang nantinya memberi rekomendasi sebagai saran perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. “Mengenai kewenangan pengelolaan informasi publik, semua tugas yang diberikan negara tidak serta merta harus dipublikasikan ke media. Ada aturan serta batasan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana yang diatur dalam UU tentang keterbukaan informasi publik,” ujar Widiyatmantoro, kemarin.

Dia menjelaskan bahwa informasi publik yang dikelola dilingkungan BPK adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Pengelolaannya dilaksanakan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan pusat informasi komunikasi (PIK). Berkaitan keterbukaan informasi, publikasi yang bisa diberikan kepada media adalah setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di masing-masing SKPD dinyatakan selesai. Di luar itu bukan kewenangan BPK. “Jadi, kalau untuk mendapatkan LHP dari BPK, media harus bersurat secara resmi,” tambahnya. (ade/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top