KPU Sultra Monitoring Perekrutan PPK dan PPS – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Politik

KPU Sultra Monitoring Perekrutan PPK dan PPS

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah.

KENDARIPOS.CO.ID — Untuk memperkuat perangkat di tingkat bawah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra akan melakukan perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Sesuai jadwal, pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan gubernur (Pilgub) akan dimulai tanggal 12 Oktober hingga 11 November 2017.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah mengatakan badan ad hoc ini nantinya akan bekerja menyukseskan Pilgub tahun 2018 mendatang. Pedoman perekrutan PPK dan PPS ini didasari keputusan KPU Sultra nomor 24/HK.03.1-Kpt/74/Prov/VII/2017. Berdasarkan aturan, jumlah anggota PPK dan PPS berjumlah tiga orang perkecamatan atau desa/kelurahan. Karena UU Pilkada bersifat lex spesialis, maka tugas mereka akan berlanjut pada penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. “Saat ini. kita masih mengikuti aturan lama itu. Terkecuali UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menggantikan UU nomor 10 tahun 2016. Untuk persoalan ini, kami masih menunggu petunjuk KPU RI,” kata pria yang akrab di sapa Dayat ini.

Sebelum melakukan perekrutan, KPU Sultra akan melakukan rapat kerja bersama KPU kabupaten/kota. Rapat ini bagian dari koordinasi sekaligus arahan terkait perekrutan PPK dan PPS. “Rapat digelar 9-10 Oktober nanti. Rapat ini untuk memberikan arahan dan petunjuk untuk perekrutan PPK dan PPS,” jelasnya.

Mantan Ketua KNPI Sultra ini berharap perekrutan ini bisa melahirkan anggota PPK dan PPS yang memiliki integritas. Untuk bisa menyukseskan Pilgub, PPK dan PPS harus menunjukan profesionalitas, independensi serta kualitas sebagai penyelenggara. Ia pun mewanti-wanti akan menindak tegas penyelenggara Pilgub dan Pemilu yang tidak mampu bersikap netral.

“Pada beberapa Pilkada lalu, kami telah memblack list oknum PPK dan PPS. Mereka dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya di Pilkada Muna dan Bombana yang harus berujung pemilihan suara ulang (PSU). Untuk itulah, kami akan melakukan monitoring di 17 kabupaten/kota. Kami ingin PPK dan PPS terpilih memang pilihan terbaik,” jelasnya. (b/wan)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top