KPK Periksa Tiga Pejabat Konawe Utara Selama 7 Jam – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

KPK Periksa Tiga Pejabat Konawe Utara Selama 7 Jam

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih betah di Sultra. Sudah sepekan, tim dari lembaga anti rasuah itu terus menelusuri individu atau lembaga yang ada kaitannya dengan mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Aswad Sulaiman. Senin (9/10), anak buah Agus Raharjo ini memeriksa tiga pejabat Konut sebagai saksi di Polda Sultra. Mereka yang diperiksa adalah Bupati Konut Ruksamin, Asisten III Pemkab Konut La Onjo dan Sekretaris Bappeda Konut F. Fajar.

Ruksamin beserta dua pejabatnya menghadiri pemeriksaan sekira pukul 10.00 wita. Ketiganya datang bersamaan di Polda Sultra. Mantan wakil bupati Konut ini tampak kalem (santai), bahkan dia sempat melempar senyum kepada awak media sebelum dia masuk ruang pemeriksaan. Saat keluar juga begitu, meski terlihat sedikit lelah karena usai diperiksa selama 7 jam (ada jeda saat salat Zuhur), namun dia tetap masih bisa tersenyum. Sayangnya, dia tak mau terbuka soal substansi pemeriksaan. “Memang benar, kami dimintai keterangan oleh tim KPK,” ujar Ketua PBB Sultra singkat sambil menuju kendaraan pribadinya. Hanya dia tak menampik kalau pemeriksaan itu ada kaitannya dengan posisinya sebagai wakil bupati Konut saat mendampingi Aswad Sulaiman.

Tim KPK memeriksa ketiganya sekira 7 jam. Ruang pemeriksaan yang digunakan adalah aula Ditreskrimsus Polda Sultra. Kasubbid PID Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh membenarkan jika pemerisaan KPK dilakukan di Polda Sultra. Katanya, KPK sebelumnya meminta izin untuk menggunakan ruangan pemeriksaan. Soal materi kasus? Dolfi tak mengetahuinya. “Kami hanya izin pakai tempat saja. Soal substansi pemeriksaan, urusan penyidik,” kata Dolfi, kemarin.

Untuk diketahui, penyidik KPK terus melakukan pendalaman dalam kasus dugaan korupsi izin tambang di Kabupaten Konut yang menyeret mantan Bupati Konut Aswad Sulaiman. Penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin tambang di lahan PT Aneka tambang (Antam) secara melawan hukum ini, diduga melibatkan banyak pejabat di Konut.

Sebelumnya, KPK sudah menggeledah satu perusahaan kantor milik Perusahaan PT Manunggal Surya Sarana Pratama (MS2P) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 193 Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wuawua Kota Kendari. KPK juga lebih dulu menggeledah kediaman Aswad Sulaeman, Rujab Konut juga sempat digeledah. Semua penggeledahan itu dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti. “Tim KPK memang masih di Kendari. Mereka mengumpulkan bukti tambahan,” kata Priharsa, Kabag Publikasi dan Pemberitaan KPK.

Disinggung soal penelusuran KPK selanjutnya, Priharsa enggan berkomentar banyak. Hanya saja, dia tak menapik kalau kemungkinan masih akan ada penelusuran lanjutan. “Untuk tindakan penyidikan selanjutnya, saya tidak bisa mengatakannya. Itu sudah kewenangan penyidik,” katanya. Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan izin tambang. Hitungan KPK, kerugian negara bisa mencapai Rp 2,7 triliun. Kasus ini setara dengan E-KTP dan BLBI yang juga merugikan negara triliunan rupiah. (b/ade/ing)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top