Empat ASN Koltim Masuk Daftar Sidang – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Kolaka Timur

Empat ASN Koltim Masuk Daftar Sidang

KENDARIPOS.CO.ID — Penerapan disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah kabupaten Kolaka Timur (Koltim) mulai memasuki fase penindakan. Pemberian teguran lisan maupun surat berulang kali dilakukan. Sayangnya, masih ada juga ASN yang malas berkantor. Pihak Dinas Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (DKPSDM) Koltim merilis ada empat nama aparatur akan menjalani sidang etik dalam waktu dekat oleh tim penegak disiplin ASN.

Empat abdi negara itu disebutkan bernama Mustamin (DKPSDM), dr. Antony dan dr. Oktavianus serta suster Nurlita yang bertugas di Dinas Kesehatan Koltim. “Kami hanya menjalankan aturan dan menindaklanjuti laporan dari pihak dinas terkait hingga penetapan sanksi apa yang diberikan” jelas Kepala DKPSDM Koltim, Murtini Balaka, Senin (9/10).

Ia memastikan gaji empat pegawai itu sudah tak diberikan sejak beberapa bulan lalu. Sebelum melakukan penahanan gaji terlebih dahulu pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah melakukan pemanggilan klarifikasi ketidakhadiran mereka. “Semua administrasi persyaratan yang dilanggar sudah jelas. Makanya untuk sanksi awal ditahan gajinya. Selanjutnya akan diundang di persidangan yang diselenggarkan tim penegakan disiplin Pemkab Koltim. Kita tunggu saja apa sanksi yang dijatuhkan kepada mereka seperti apa,” terangnya.

Menurut Murtini, pihaknya menjalankan amanat peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Tertulis, jika dalam 45 hari seorang ASN berturut-turut tidak menjalankan tugas maka akan dipecat. Apalagi empat PNS itu rata-rata tidak hadir bertugas tanpa keterangan jelas selama setahun.

Pemkab Koltim diakui sudah cukup bijak memberikan toleransi pada ASN tersebut. Sayangnya, tak ada respon dari yang bersangkutan. Anggota DPRD Koltim, Andi Musmal menegaskan, penerapan disiplin PNS jangan hanya melalui surat teguran semata. Melainkan harus secara tegas direalisasikan, sesuai pedoman hukumnya. Ia mencontohkan seperti pemecatan bagi PNS di pemerintah provinsi. Politisi PAN ini mendesak Bupati Koltim, H. Tony Herbiansyah mengevaluasi kehadiran mantan pejabat eselon II yang kini ditempatkan di Sekretariat. Selain itu, yang paling krusial adalah keberadaan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Koltim yang tidak pernah menjalankan tugas sebagai abdi negara.

“Dinonaktifkan dari jabatan itu adalah hal wajar. Tetapi yang paling tidak ditolerir kalau tak menjalankan tugas. Jangan hanya staf, tapi pejabat eselon atau bahkan Sekab kalau perlu usulkan masuk daftar sidang disiplin pegawai. Apalagi dalam daftar hadirnya sudah berbulan-bulan tidak masuk kantor. Supaya ada contoh bagi PNS lainnya,” kritik Andi Musmal. (b/kus)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top