Lahan Nangananga Dicaplok, Pemprov Sultra Mulai Inventarisasi – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Metro Kendari

Lahan Nangananga Dicaplok, Pemprov Sultra Mulai Inventarisasi

La Ode Ali Akbar

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Provinsi Sultra mulai ketar-ketir dengan penguasaan lahan di wilayah Nangananga oleh warga setempat. Upaya inventarisasi segera dilakukan Pemprov. Biro pemerintahan Setprov Sultra mencatat, sudah banyak warga yang mengklaim sebagai pemilik sah bidang lahan diarea eks tahanan politik (Tapol) tersebut. Sebagian dari mereka justru sudah mengantongi sertifikat dengan bermodalkan alas hak tanah yang masih diragukan keasliannya.

Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sultra, La Ode Ali Akbar mengaku sudah mendatangi warga yang mendiami lahan Pemprov Sultra. Hanya saja, masyarakat bersikeras menguasai lahan. “Kita sudah sampaikan baik-baik kalau itu tanah milik pemerintah, tapi mereka membantah. Mengaku punya alas hak tapi begitu kita cek, ternyata semuanya palsu. Ada yang punya sertifikat tapi alas hak sebagai dasar buat sertifikat itu palsu. Nah ini yang kita mau luruskan,” ujar La Ode Ali Akbar.

Masih kata mantan Pj Bupati Buton Tengah itu, masyarakat sudah meminta perlindungan di DPRD Sultra. Pembahasan bersama wakil rakyat pun sudah dilakukan pekan lalu. Namun, warga tidak bisa menunjukan bukti kuat legalitas kepemilikan lahan itu. “Sudah hadir juga dengan forum adatnya, tapi memang mereka tidak bisa menunjukan bukti-buktinya. Kalau masih keberatan, pemerintah siap berurusan dengan hukum,” tegas La Ode Ali Akbar.

Soal sejarah, Ali Akbar menjelaskan pemerintah sudah menguasai kronologinya. “Bermula dari pengasingan 47 orang warga yang diduga berafiliasi dengan PKI pada tahun 1965. Setelah itu pada tahun 1976 mereka diserahkan ke TNI Angkatan Darat. Lalu, sejak tahun 1982 tahanan polisi (Tapol) itu kembali menjadi binaan Pemda. Penyerahannya dilakukan resmi dan ditandai dengan berita acara tertulis,” paparnya. Lebih lanjut dia menegaskan, tanah seluas 970 hektarare itu harus tetap diambil kembali Pemda. Sebab itu adalah aset negara. “Kita tidak bisa pakai sistem pembebasan seperti di tempat lain karena itu jelas sudah tanah pemerintah. Alas hak mereka hanya ditanda tangani oleh camat dan lurah. Tahunnya pun belum lama ini. Jadi tidak ada alasan mendasar,” tegasnya. (ely/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top