Pemkab Konawe Bakal Terapkan Transaksi Nontunai – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Ekonomi & Bisnis

Pemkab Konawe Bakal Terapkan Transaksi Nontunai

Helson Mandala Putra/Kendari Pos
Sosialisasi implementasi transaksi nontunai di lingkup Pemkab Konawe, Kamis (5/10).

KENDARIPOS.CO.ID — Mulai Januari 2018, pemerintah kabupaten (Pemkab) Konawe bakal menerapkan transaksi nontunai. Kebijakan tersebut sesuai dengan gerakan nasional nontunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) 2014 lalu, dan surat edaran Kemendagri No 910/1867/SJ, bahwa pelaksanaan transaksi nontunai Pemkab dan kota dilakukan paling lambat 1 Januari 2018, meliputi penerimaan dan pengeluaran.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ferdinand menungkapkan, surat edaran Kemendagri untuk segera mempersiapkan transaksi non tunai akan efektif dilaksanakan 2 Januari 2018. Transaksi nontunai itu bukan cuma terkait belanja daerah, tapi juga pemdapatan asli daerah (PAD). “Lebih jauh, akan ada transaksi online, dan kami sedang mendalami rancangan MoU transaksi online. Kami selalu memperbaiki sistem, agar tidak ada yang disalah gunakan,” ujarnya.

Pihaknya telah mengeluarkan instruksi, tentang transaksi apa saja yang harus menjadi nontunai, yakni pembayaran gaji, perjalanan dinas, dan konsumsi. “Semua tidak akan pakai manual. Transaksi terkait perjalanan dinas luar daerah, pembayaran makan dan minum, serta pembayaran gaji, semua ada syaratnya, yaitu PNS atau Non PNS harus punya nomor rekening, dan kita cuma tahu uangnya masuk rekening, kedua harus ada NPWP,” terangnya.

Lanjut dia, keuntungan transaksi nontunai, adalah tidak perlu membawa uang tunai saat transaksi, transaksi Pemkab cukup dengan proses pendebetan dan kreditir rekening pemasukan dan pengeluaran yang ada, tidak repot menghitung tunai, proses pengurusan dan pencairan transaksi lebih cepat, dan mempercepat siklus ekonomi sehingga meningkatkan arus kas.

“Nantinya mekanisme transaksi non tunai akan diatur dalam peraturan bupati (Perbup). Setelah 2 Januari, semua PNS atau non-PNS harus punya rekening, karena akan tertunda kalau tidak segera ditransfer,” tandasnya.

Untuk menyukseskan kebijakan tersebut, BPKAD Konawe menggelar sosialisasi implementasi transaksi nontunai di Aula BPKAD Konawe, Kamis (5/9), yang dihadiri oleh kepala bendahara, staf administrasi, dan kecamatan. Selain sosialisasi, dijelaskan aturan, serta cara kerja aplikasi yang akan digunakan dalam transaksi online nantinya. (hel/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top