Parah ! Amdal Bermasalah, PT Baula Tetap Beroperasi di Konsel – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Konawe Selatan

Parah ! Amdal Bermasalah, PT Baula Tetap Beroperasi di Konsel

Lokasi tambang PT Baula di Konawe Selatan.

KENDARIPOS.CO.ID — Polemik izin analisis dampak lingkungan (Amdal) PT Baula Petra Buana (BPB) masih terus berlanjut. Setelah pemerintah kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan dan anggota DPRD, kini giliran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sultra mengakui kalau perusahaan yang bergerak di bidang tambang nikel itu izin amdalnya bermasalah. Hanya sayangnya, instansi ini tak punya “kuasa” menghentikan aktivitas perusahaan yang berpusat di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea tersebut.

Kepala Bidang DLH Sultra, Aminoto Kamaluddin beralasan, izin amdal bermasalah bukan karena kesalahan pihak perusahaan. Tapi lebih pada ketidak absahan komisi amdal BLH Konsel karena lisensinya dicabut. “Karena lisensi komisi amdal dicabut, sehingga izin amdalnya juga dianggap tidak prosedural. Tapi secara administrasi, itu bukan kelalaian pihak perusahaan, karena mereka tidak tahu soal itu (lisensi komisi amdal dicabut,red),” argumen Aminoto Kamaluddin.

Lanjut Aminoto, komisi amdal BLH Konsel yang mengeluarkan izin. Makanya, ketika lisensi mereka bermasalah, sehingga produk izinnya juga harus direviuw ulang. Sebenarnya, kata dia, bukan hanya PT Baula mengalami kejadian serupa, tapi juga ada beberapa perusahaan tambang lainnya. Sebagai solusinya, mereka mengusulkan kembali perbaikan dokumen evaluasi lingkugan hidup (DELH).

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan solusi agar PT Baula bersama perusahaan lain, dibuatkan dokumen evaluasi lingkungan hidup. Begitu jalan keluarnya,” jelasnya. Hal itu, kata dia ditujukan kepada BLH Konsel untuk menyampaikan kepada perusahan agar menyusun kembali DELH. Dalam setahun harus dituntaskan. “Kalau tidak selesai, maka lisensi yang telah diterbitkan kementerian akan dicabut ulang,” tegasnya.

Ketika ditanya mengenai boleh dan tidaknya perusahaan tersebut melakukan aktivitas, Aminoto tak memberi jawaban tegas. Menurutnya, soal sah atau tidaknya mereka beraktivitas, itu kewenangan kabupaten. Karena selama ini juga belum ada surat dari bupati kepada DLH untuk mencabut. “Kementerian juga tidak menyatakan berhenti beraktivitas. Tapi hanya disuruh buat dokumen baru,” katanya lagi.

Sebelumnya, Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo menegaskan, kalau tak punya izin mestinya tak berperasi. Malah, PT Baula mestinya diberikan sanksi tegas karena telah menciderai mekanisme dalam berinvestasi di Konsel. “Kalau tidak sesuai aturan, berarti melanggar. Dan itu harus diberikan sanksi tegas. Dalam waktu dekat ini, kami akan kroscek di sana (PT Baula,red),” tegasnya. (b/kam/ing)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top