Harga Tiket Jetliner Dinaikkan Sepihak di Muna – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Muna

Harga Tiket Jetliner Dinaikkan Sepihak di Muna

MUHAMMAD ERY/KENDARI POS
Contoh tiket Jetliner yang dijual seharga Rp 90 ribu, meski banderol tertulis Rp 64 ribu.

KENDARIPOS.CO.ID — Masyarakat Kabupaten Muna terlihat antusias dengan adanya transportasi laut Jetliner sebagai alternatif. Selain harganya terjangkau, juga para penumpang bisa berlayar dengan aman. Namun, cerita itu, hanya bertahan sehari setelah pelayaran perdana pekan lalu. Kini, oknum pengelola tiket menaikkan harga sepihak dan diduga melakukan praktik pungutan liar (Pungli) karena tanpa alasan jelas. Dari kesepakatan harga Rp 64 ribu untuk rute Raha-Kendari, pengelola mengharuskan penumpang membayar Rp 90 ribu. Para penumpang pun mengeluh serta menilai ada indikasi penipuan.

Calon penumpang Irwan mengaku kesal atas tindakan pengelola tiket. Dalam tiket sudah jelas tertera Rp 64 ribu. Namun, ia harus membayar Rp 90. Dirinya sempat mempertanyakan pada petugas tiket, terkait peruntukkan Rp 26 ribu itu. “Bukan persoalan uangnya, tapi kejelasan. Ini sudah penipuan. Alasan petugas katanya untuk uang masuk dan asuransi. Saya tanya, mana asuransinya, tidak ada,” kesal Irwan saat ditemui di lokasi penjualan tiket Pelabuhan Nusantara Raha, Kamis (5/10).

Komentar senada juga datang dari penumpang bernama Wa Himu dan Herman. “Kalau hanya naik Rp 5 ribu tidak jadi soal. Saya bingung juga. Apakah ini memang sudah aturan mereka atau hanya dibuat-buat untuk cari untung,” sindirnya. Sementara itu, pengelola tiket Jetliner, La Ada memilih menghindar saat hendak dikonfirmasi.

“Itu untuk asuransi kapal dan bea masuk pelabuhan,” bela salah seorang petugas tiketing. Terkait dengan kenaikan tiket, pihak Dishub Muna justru belum mengetahuinya. “Kalau alasan mereka untuk asuransi, itu tidak benar. Asuransi itu sudah termasuk harga tiket sebesar Rp 64 ribu. Penetapan harga Rp 90 ribu tidak sepengetahuan kami juga. Padahal, proses datangnya kapal kan melalui pemerintah kabupaten. Harusnya juga kami dilibatkan. Uang retribusi yang melekat ditiket saja tidak ada. Ini harus jadi perhatian serius. Jangan sampai ada upaya memperkaya diri sendiri, ” tuding Sekretaris Dishub Muna, La Ode Ndifaki Toe.

Untuk diketahui, lokasi penjualan tiket berada di area kantor Polisi Sektor Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan. Namun, gedung itu milik Pemkab Muna yang dipinjampakaikan pada aparat kepolisian. (b/ery)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top