Potret Buram Langgikima Setelah Dikuasai Perkebunan Sawit, Lingkungan Rusak, Warga Hanya Dapat “Recehan” – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Konawe Utara

Potret Buram Langgikima Setelah Dikuasai Perkebunan Sawit, Lingkungan Rusak, Warga Hanya Dapat “Recehan”

Kondisi jalan di Langgikima

KENDARIPOS.CO.ID — Kehadiran investor perkebunan di Konawe Utara (Konut) belum memberikan kontribusi berarti dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Bukannya kesejahteraan, justru lingkungan rusak yang ada. Kondisi ini bisa dilihat di Kecamatan Langgikima.

Helmin Tosuki, Konawe Utara

Kecamatan Langgikima merupakan salah satu dari 13 kecamatan yang ada di Konut. Di daerah ini ada perkebunan kelapa sawit yang mengeksploitasi lahan warga dan dijadikan perkebunan. Kehadirannya belum memberikan dampak positif, khususnya untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat setempat. Tengok saja kondisi jalan pemukiman warga, hanya beralaskan batu kerikil dengan campuran tanah merah. Parahnya, bila musim hujan tiba, berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui warga.

Jalan itu menjadi akses utama yang menghubungkan beberapa desa, seperti Desa Tobimeita, Morombo Pantai dan Desa Sarimukti Kecamatan Langgikima. Dan sehari-hari dipakai mondar-mandir pekerja di perkebunan sawit tersebut. Namun, sayang belum terketuk juga hati mereka untuk memperbaikinya. Hutan yang dulunya asri dan rimbun kini telah berahli fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Ada beberapa perusahan kelapa sawit yang hadir di daerah itu. Diantaranya PTPN, Sultra Prima Lestari (SPL) dan Damai Jaya Lestari (DJL).

Kehadiran perkebunan kelapa sawit ternyata banyak menimbulkan persoalan. Utamanya persoalan bagi hasil perkebunan yang dianggap warga hanya menguntungkan pihak perusahaan kelapa sawit. Sementara warga hanya dapat recehan. “Untuk kontribusi perusahaan kelapa sawit bagi warga disekitar areal perkebunan belum ada sama sekali. Yang ada hanya perekrutan tenaga kerja saja. Itupun hanya sebagian warga yang dipekerjakan,” keluh Burhanuddin, warga Desa Morombo Pantai Kecamatan Langgikima.

Persoalan krusial yang belum dituntaskan oleh perkebunan kelapa sawit bagi warga terkait bagi hasil antara petani plasma dan pihak perusahaan. Masalah itu seolah tak pernah dituntaskan. Pasalnya, awal masuknya perusahaan kelapa sawit di daerah itu, pola pembagian yang ditawarkan kepada pemilik lahan plasma yakni 40 persen petani plasma dan 60 persen adalah petani inti. Belakangan pola pembagian 60 dan 40 jauh dari apa yang dibayangkan oleh masyarakat petani plasma. Ternyata dari pembagian hasil kebun, dari total 40 persen lahan yang dimiliki warga masih dibagi dengan pihak perusahaan.

“Pola pembagiannya harusnya 60 dan 40. Ternyata 40 persen sifatnya masih kotor, harus dibagi lagi dengan perusahaan. Artinya dari pola pembagian itu petani plasma dirugikan,” timpal Ketua LPM Desa Morombo ini yang diamini warga lainnya Sam. Warga eksodus Ambon itu menjelaskan, lahan plasma kelapa sawit yang dimilikinya seluas 3 Ha. Dari plasma perkebunan itu dirinya hanya bisa menerima hasil tandang buah segar (TBS) bila dirupiahkan hanya Rp 300 ribu dari luasan 3 Ha.

“Sosialisasi awal 40 persen dari lahan plasma ternyata belum bersih. Masih sifatnya kotor, karena masih akan dibagi lagi. Bagaimana mau sejahtera,” kesalnya. Tak hanya itu, dalam proses penimbangan tandang buah segar (TBS) dari hasil perkebunan kelapa sawit dianggap tak ada warga pemilik lahan plasma yang berada dilokasi penimbangan TBS. Akibatnya, jumlah kilogram yang dihasilkan dari hasil perkebunan kelapa sawit plasma dianggap tak ada transparansi.

Pola pembagian perkebunan kelapa sawit yang ditawarkan oleh pihak perusahaam juga disorot anggota DPRD Konut. Kata mereka cara seperti itu tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat. “Kalau pola pembagian 60:40 itu sangat merugikan masyarakat. Karena dari 40 persen itu perusahaan masih mendapat bagian 30 persen. Sehingga tidak ada keuntungan didapatkan warga. Misalnya, dalam 1 Ha lahan plasma warga dengan hasil kebun Rp 1 juta, perusahaan ambil 600 ribu, pemilik lahan 400 ribu. Dari Rp 400 itu dibagi lagi sebesar 30 persen. Sehingga yang diterima pemilik lahan sekira Rp 100 ribu saja,” beber Mustaking, anggota komisi II DPRD Konut.

Anggota DPRD dapil Wiwirano dan Langgikima itu menilai jika pola pembagian yang diberikan oleh perusahaan tidak mampu mensejahterakan warga. Makanya dirinya menyampaikan kepada pemerintah daerah agar pola pembagian tersebut harus direviuw ulang sehingga warga bisa menikmati hasil lahan perkebunan kelapa sawitnya. “Dampak positifnya, dengan kehadiran perusahaan kelapa sawit hanya berkutat pada perekrutan tenaga kerja. Tapi untuk mensejahterakan warga pada umumnya sulit untuk dilakukan bila masih menggunakan pola pembagian seperti itu,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial Dinas Transnaker Konut, Hendra juga menilai jika persoalan kehadiran perusahaan kelapa sawit hanya berdampak pada perekrutan tenaga kerja. Terkait dengan aspek lingkungan, coorporate social responsibilty (CSR) maupun comunity development ( condev) dianggap masih jauh dari harapan. “Paling hanya tenaga kerja, tanggung jawab lain perusahaan itu yang belum tersentuh dengan baik. Makanya saya berharap pihak perusahaan benar-benar menjalankan kegiatannya sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan,” pinta Hendra. Pihaknya, tetap akan meminta perusahaan mereviuw ulang hal itu. (b/*)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top