Panen Sorotan, Bupati Konsel Warning PT Baula – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Konawe Selatan

Panen Sorotan, Bupati Konsel Warning PT Baula

Lokasi tambang PT Baula di Konawe Selatan.

KENDARIPOS.CO.ID — Permasalahan izin analisis dampak lingkungan (Amdal) PT Baula Petra Buana (BPB) terus menuai sorotan. Soalnya, meski tak punya izin, perusahaan yang beroperasi di desa Asingi kecamatan Tinanggea tetap beraktivitas. Malah, beberapa waktu lalu sempat mengirim ore nikel ke luar daerah. Masalah ini ternyata juga sudah sampai di telinga Bupati Konawe Selatan (Konsel), Surunuddin Dangga. Malah, dia mengaku sejak jauh hari sudah mengkroscek izin PT BPB ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi. Hasilnya memang seperti yang diberitakan sebelumnya, tak ada izin untuk beroperasi.

“Dulu memang Pemkab Konsel pernah keluarkan izin, tapi itu tidak prosedural. Sehingga kesannya abal-abal. Sebabnya, lisensi komisi Amdal BLH Konsel dicabut. Itu sudah bertahun-tahun terjadi. Nanti setelah masuk (jadi bupati, red), saya bilang kalau BLH tak punya lisensi keluarkan izin, lebih baik kita bubarkan saja,” ungkap Surunuddin Dangga, Rabu (4/9).

Sebagai niat baik, mantan anggota DPRD Sultra ini juga sudah konsultasi ke kementerian terkait. Ini penting supaya izin Amdalnya bisa legal alias sesuai prosedur. Termasuk melakukan upaya lisensi terhadap penerbitan izin Amdal. “Saya menyurat di kementerian. Tidak lama keluarlah surat yang mau di penuhi. Utamanya tim teknis tim Amdalnya. Dulu kan tidak ada. Kita kerjasama dengan UGM dan saya kirim tujuh orang untuk belajar di sana. Sekarang mereka sudah dikembalikan dan mulai menyusun izin Amdal,” jelasnya.

Untuk itu, mantan Ketua DPRD Konsel ini mengingatkan pihak perusahaan ini supaya secepatnya menyelesaikan persoalan izin Amdalnya. Supaya tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Soal kemungkinan dibekukan, suami Hj Nurlin Surunuddin SH ini mengaku akan mengambil langkah paling bijak yang tidak merugikan satu pihak. “Kita minta dulu supaya Amdalnya dituntaskan,” ujarnya.

Dia melihat sudah ada itikad baik dari managemen PT Baula untuk melakukan perbaikan. Hanya saja, pihaknya memberi waktu paling lama tiga bulan untuk diselesaikan. “Semoga saja cepat dituntaskan,” katanya lagi. Ketika ditanya terkait desakan pihak dewan untuk segera menghentikan aktivitas perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel, Surunuddin lagi-lagi menunjukan sikap bijaknya. Ia memberikan pertimbangan dengan banyak hal. “Mereka juga punya banyak karyawan, sehingga mesti dipertimbangkan. Tetapi, kewajiban mereka untuk urus Amdal dan lainnya harus diselesaikan. Kita beri waktu tiga bulan, kalau tidak selesai berarti tidak serius. Disitu baru kita evaluasi ulang,” tegasnya.

Kepala Bidang BLH Sultra, Aminoto Kamaluddin mengungkapkan, izin Amdal sejumlah perusahaan di Konsel bukan dicabut. Tapi memang izin Amdalnya tidak sesuai prosedur. “Jadi itu masalah lisensi komisi Amdal BLH Konsel yang dicabut, bukan izin perusahan. Secara administrasi mereka tidak ketahui soal itu. Kemudian kalau soal komentar dewan itu saya tidak bisa jawab,” terangnya.

Dikatakannya, ada lima perusahaan yang telah diusulkan untuk dilakukan perbaikan dokumen evaluasi lingkugan hidup (DELH). Sehingga BLH Konsel dihukum karena tidak prosedural. “Mereka dicabut lisensinya. Olehnya itu kementerian membuatkan solusi agar ke lima perusahaan itu dibuatkan dokumen evaluasi lingkungan hidup. Begitu jalan keluarnya,” jelasnya. Hal itu, kata dia ditujukan kepada BLH Konsel untuk menyampaikan kepada perusahan agar menyusun kembali DELH. Dalam setahun harus dituntaskan. “Kalau tidak selesai, maka lisensi yang telah diterbitkan kementerian akan dicabut ulang,” ucapnya.

Ketika ditanya mengenai boleh dan tidaknya perusahaan tersebut melakukan aktivitas, Aminoto juga memberikan jawaban yang sama seperti Pemkab Konsel. “Soal sahnya mereka beraktivitas itu kewenangan kabupaten. Karena selama ini juga belum ada surat dari bupati kepada dinas lingkungan hidup untuk mencabut. Kementerian juga tidak menyatakan berhenti beraktivitas. Tapi hanya disuruh buat dokumen baru,” tutupnya. (b/kam)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top