Dewan Sorot Dugaan Korupsi Kadis Pendidikan – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Hukum & Kriminal

Dewan Sorot Dugaan Korupsi Kadis Pendidikan

KENDARIPOS.CO.ID — Kasus dugaan korupsi dana pembukaan lahan dan pengadaan air bersih dengan tersangka La Renda, mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Buton disorot anggota dewan. Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun menyampaikan kasus itu terjadi akibat lemahnya pengawasan, terutama saat yang bersangkutan menjabat. Ia juga menilai kasus itu disebabkan kelalaian pengelolaan anggaran yang patut disayangkan.

“Seharusnya kasus ini tidak terjadi jika yang bersangkutan (tersangka) tidak lalai mengelola anggaran. Sebagai wakil rakyat, kami sangat menyayangkan. Sekali lagi, ini faktor kelalaian di dinas (Dinsosnakertrans) ketika itu (2015) sehingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana yang ditaksir penegak hukum,” ujar La Ode Rafiun, Rabu, (4/10).

Kasus ini, kata Rafiun, harus menjadi pelajaran berharga bagi pejabat lain dalam menjalankan program. Ia menitik beratkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran agar kasus serupa tidak terjadi. Legislator PAN itu punya catatan khusus terhadap tata laksana pekerjaan fisik di pemerintahan. Menurutnya, kasus kelalaian tidak semata terjadi karena niat korupsi oknum pejabat, tetapi bisa juga disebabkan perencanaan proyek yang tidak baik. Kasus yang menimpa La Renda yang kini dan Transmigrasi yang juga Kepala Dinas Pendidikan Buton menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Buton termasuk soal penunjukan konsultan perencana pekerjaan.

“Kami berharap ini yang terakhir kalinya, ke depan pejabat harus menjalankan amanah sebaik-baiknya, termasuk mengedepankan asas kehati-hatian ketika merencanakan, menjalankan ataupun mengevaluasi program,” papar Rafiun. Sebelumnya, Plt. Bupati Buton La Bakry mengaku akan segera menunjuk pelaksana tugas di Dinas Pendidikan untuk menjalankan roda organisasi pasca ditahannya La Renda. “Kami akan segera tunjuk dari eselon II dan akan dibuatkan surat keputusannya. Sebab pelayanan di dinas tidak boleh terganggu,” ujarnya.

Disinggung soal nasib La Renda sebagai aparatur sipil negara, La Bakry belum mau berbicara jauh, termasuk apakah akan ada sanksi pemecatan. Ia menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan. “Saat ini yang bersangkutan masih tergolong berhalangan untuk sementara waktu, makanya kami masih melihat perkembangan. Soal sanksi, itu sudah ada aturannya,” pungkas tandem Bupati Buton nonaktif, Umar Samiun itu. (m1/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top