Ikut Pemilu 2019, Anggota Parpol di Muna Minimal 227 Orang – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Politik

Ikut Pemilu 2019, Anggota Parpol di Muna Minimal 227 Orang

KPU Muna memperingatkan Parpol untuk melengkapi dokumen keanggotaan Parpol pada kegiatan sosialisasi pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2019. Foto : Muhammad Ery/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Untuk bisa kembali tampil pada Pemilu 2019, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Partai Politik (Parpol). Salah satunya, harus memiliki kepengurusan di daerah. Namun untuk bisa mendapatkan pengakuan, keanggotaan Parpol harus disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 lalu. Bila merujuk pada aturan, maka jumlah keanggotaan yang harus dipenuhi Parpol di Muna minimal 227 orang atau seperseribu dengan jumlah DPT lalu sebanyak 227 ribu pemilih.

“Jika tidak memenuhi jumlah tersebut, kepengurusan Parpol di Muna tidak diakui. Secara otomatis, hal ini akan berimbas pada komposisi kepengurusan Parpol di Sultra. Makanya, Parpol harus melengkapi data keanggotaannya. Pasalnya, pendaftaran peserta Pemilu dimulai tanggal 3 s.d 16 Oktober 2017 ini,” warning Muhammad Suleman Loga, Komisioner KPU Muna.

Dalam memasukan data kata dia, ada dokumen yang mesti diperhatikan. Tidak hanya sekedar melaporkan keanggotaan Parpol, namun harus dilampirkan dengan foto copi Kartu Tanda Anggota (KTA), KTP elektonik atau surat keterangan dari Disdukcapil. Persyaratan ini tidak hanya berlaku bagi partai baru, namun juga Parpol lama. “Kami berharap hal ini menjadi perhatian. Karena penetapan peserta Pemilu baru dilakukan tanggal 12 Februari 2018, maka KPU memberi kesempatan Parpol memperbaiki dokumennya,” katanya mengingatkan.

Proses penelitian adminsitasi katanya cukup panjang yakni selama 30 hari. Setelah dinyatakan lengkap, maka KPU melanjutkan lagi dengan melakukan verifikasi faktual selama 21 hari. Untuk memastikan keabsahan dokumen penyerahan tersebut, ditingkat parpol. “Syarat pendaftaran parpol berlaku untuk semua partai yang ikut Pemilu. Syarat yang diserahkan mulai dari keanggotaan, alamat kantor tetap serta keterwakilan perempuan, ” ulangnya menegaskan.

Pembeda antara Parpol lama dan baru peserta pemilu kata Sulemen, hanya pada verifikasi faktual. Sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017, partai lama tidak lagi mengikuti verifikasi faktual. Namun dalam aturan selanjutnya, perlakuannya tetap sama seperti keterwakilan perempuan. Di Muna sendiri, tercatat 14 Parpol. Sebanyak 12 parpol lama dan dua pendatang baru yaitu Perindo dan PSI.

Salah seorang perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), La Ode Gamuna optomis partainya memenuhi syarat tersebut. Apalagi, partainya merupakan partai lama. Tentunya, soal kepengrusan tak dapat diragukan lagi. “Kalau soal verifokasi kan hanya cari keabsahan. Jangan sampai fiktif, ” pungkasnya. (b/ery)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top