Pemkab Konsel Didesak Tuntaskan Sertifikat Lahan Transmigrasi – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Konawe Selatan

Pemkab Konsel Didesak Tuntaskan Sertifikat Lahan Transmigrasi

KAMALUDDIN/KENDARI POS
Aksi demonstrasi warga transmigran di Konsel yang menuntut Pemkab segera menyelesaikan sertifikat kepemilikan lahan pertanian mereka.

KENDARIPOS.CO.ID — Ratusan transmigran dan kelompok tani dari tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar unjuk rasa, Senin (2/10). Warga yang tergabung dalam Aliansi Tani Sultra Bersatu (ATSB) tersebut didampingi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra. Mereka menuntut kejelasan status dan legalitas tanah transmigrasi yang telah ditempati selama puluhan tahun di daerah tersebut. Selain itu, demonstran meminta agar pemerintah kabupaten (Pemkab) segera melakukan inventarisasi lahan satu dan dua yang selama ini hanya diberikan sebatas lahan pekarangan.

Warga transmigrasi UPT Tolihe, Asi (50) mengatakan sejauh ini pihaknya merasa ditelantarkan oleh Pemkab Konsel. Ia mengeluhkan, yang diperoleh baru tanah pekarangan seluas 25×100 meter dan pembagiannya tidak merata bagi 240 kepala keluarga. “Ukuran masih banyak yang kurang. Sementara kami transmigran datang untuk bertani. Kami ingin lahan untuk bercocok tanam. Kami hanya dijanjikan akan diberikan lahan satu dan dua termasuk tanah dua hektar. Jangan hanya beri tanah pada investor dengan cepat,” keluh transmigran asal Kabupaten Sleman, Yogjakarta tersebut, diamini koleganya Adman (43) yang menghuni UPT Roda, Kecamatan Kolono.

Sementara itu, Ketua Serikat Tani Konsel, Ujang Muskadiana yang merupakan warga UPT Arongo Kecamatan Landono mengaku dia bersama warga telah mendiami UPT dan enam tahun dan terkesan terlantar tidak ada tanah. “Konsel konflik agraria darurat. Sertifikat lahan kami butuhkan. Saya meminta Pemkab segera selesaikan konflik tanah, sertifikatkan dan distribusi pada kami warga transmigrasi ini,” ungkapnya.

Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga didampingi Wakil Bupati, H. Arsalim Arifin serta Kapolres, AKBP Hamka Mappaita dan pihak BPN langsung menemui para demonstran. Dalam tatap muka bersama perwakilan warga yang didampingi Direktur Walhi Sultra, Kisran Makati, Surunuddin berjanji akan menginventarisasi lahan warga.

“Warga yang sudah jual lahannya tidak akan kami beri sertifikat. Siapa-siapa yang betul datang menjadi transmigran itu yang akan kita berikan legalitas atas hak mereka. Sebab, saat ini banyak oknum yang melakukan jual beli lahan transmigrasi. Begitu juga dengan warga yang ditempatkan. Setelah mendapat lokasi, mereka menjual tanahnya lalu pergi,” sindir Surunuddin.

Ia menegaskan, pihaknya akan menolak program transmigrasi baru saat ini. “Kami telah mengajukan pengusulan sertifikat tanah warga transmigrasi dan itu dalam proses. Saya harap dapat menunggu,” ujarnya. Selain itu, Pemkab akan menganggarkan biaya pengukuran lahan satu dan dua bagi warga yang saat ini masih tertunda. Sebelumnya pemda telah menfasilitasi bersama pihak perusahaan yang memasuki areal transmigrasi warga di Konsel untuk melakukan pelepasan lahan yang kemudian digantikan dengan lokasi lain.
Wabup Konsel, H. Arsalim Arifin juga menambahkan, pihaknya akan menurunkan tim verifikasi ulang data lahan.

“Belum adanya sertifikat karena masih proses dan ada aturannya. Seperti apakah orang itu, masih ada atau tidak. Karena sertifikasi harus ada subyek dan obyek untuk penerbitan,” argumen Arsalim. Ia menggambarkan, di UPT Tolihe banyak warga yang sudah tak tinggal lagi. “Kita perintahkan instansi terkait untuk menverifikasi lahan masyarakat. Yang pasti, pemerintah tetap perhatikan kejelasan kepemilikan lahan transmigrasi,” tandasnya. (b/kam)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top