Malas Berkantor, ASN Koltim Ditegur – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Kolaka Timur

Malas Berkantor, ASN Koltim Ditegur

Samsul Madjid

KENDARIPOS.CO.ID — Jika benar-benar ingin menerapkan kedisiplinan pada aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya, pemerintah kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) sebaiknya mencontoh cara Bupati Muna Barat, LM Rajiun Tumada. Ia memberi penegasan pada aparatur untuk menetap di wilayah tugasnya. Terbukti, absensi ASN cukup baik dan keberadaan mereka memberi warna keramaian di otorita baru tersebut.

Sebagai salah satu daerah pemekaran, di Koltim, peningkatan kedisiplinan pegawai terus dilakukan para pemangku kebijakan. Sayangnya, perubahan belum terlihat signifikan. Baru-baru ini Wakil Bupati, Hj. Andi Merya Nur dan Asisten III, Samsul Bahri memeriksa daftar hadir para ASN di lingkup Sekretariat Kabupaten (Setkab). Temuannya, ada tujuh abdi negara yang malas berkantor dan tak melaksanakan tugas. Ketujuh pegawai tersebut sudah diberi surat teguran yang ditandatangani Samsul Bahri yang juga sebagai Plh. Sekab Koltim.

“Pemberian surat teguran pada ASN ini sebagai wujud pembinaan pemerintah. Pegawai harus hadir memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010. Kali pertama diberi surat teguran hingga tiga kali. Jika tak berubah, maka dijatuhkan sanksi sedang bahkan bisa dipecat,” tegas Samsul Bahri, Senin (2/10).

Selain itu, para abdi negara juga diwajibkan mengikuti apel pagi dan upacara. Peningkatan kualitas dan kinerja aparatur harus berbanding lurus dengan rencana Pemkab Koltim yang akan menaikkan tunjangan 2.050 ASN pada tahun 2018 mendatang. “Daftar hadir pegawai terus saya pantau setiap saat bersama pembina pegawai,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Organisasi Pemkab Koltim, Irwan Kara mengaku, ia telah membuat surat yang ditandatangani Plh. Sekab pada tujuh ASN malas tersebut. Para abdi negara itu diketahui tidak mengisi daftar hadir selama 30 hingga 40 hari, bahkan lebih. Daftar hadir itu dihitung mulai Januari sampai September 2017.

Khusus satuan kerja Setkab, akan selalu dievaluasi setiap saat. Ia juga berharap, para ASN segera sadar diri untuk masuk kantor. “Setelah surat teguran pertama dilayangkan akan ditunggu respon dari pegawai bersangkutan, selambat-lambatnya 14 hari. Jika diabaikan, maka akan ditindaklanjuti dengan surat teguran kedua hingga ketiga,” tandas Irwan Kara. (b/kus)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top