Buteng Kekurangan Tenaga Guru – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Buton Tengah

Buteng Kekurangan Tenaga Guru

KENDARIPOS.CO.ID — Minimnya tenaga guru berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dirasakan pemerintah kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng). Dari data yang ada, kurangnya tenaga pengajar tersebut ada pada semua jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dikbud Buteng memberdayakan para honorer. Sekretaris Dikbud Buteng, Abidin mengatakan, dari 84 TK yang ada hanya 43 pengajar berstatus PNS, guru SD sebanyak 495 orang pada 94 sekolah. Sementara SMP berjumlah 216 yang ada di 36 sekolah. Dari jumlah tersebut guru TK butuh 41 guru PNS, SD kurang lebih 300 orang dan SMP diperkirakan sebanyak 100 guru.

“Untuk TK kita mengupayakan agar satu sekolah memiliki seorang PNS sebagai pimpinan. Sementara SD dan SMP jika dirata-ratakan enam rombongan belajar (Rombel) tiap sekolah, maka kebutuhan guru PNS yang ada belum tercukupi. Demikian juga SMP selain Rombel juga mempertimbangkan guru mata pelajaran,” ungkapnya, Senin (2/10).

Kata Abidin, untuk mengisi kurangnya tenaga pengajar tersebut, maka pihaknya mengangkat tenaga honorer kurang lebih sebanyak 700 orang. Hal itu dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan guru PNS ditiap sekolah pada semua jenjang. “Hanya saja, kami masih merampungkan data honorer dan merinci pada tiap jenjang pendidikan yang jadi tanggung jawab Dikbud Buteng,” sambungnya.

Dia berharap, tahun 2018 mendatang ada seleksi penerimaan PNS, utamanya untuk para tenaga pengajar. Dengan demikian, kekurangan guru bisa teratasi. Paling tidak bisa menambah jumlah guru yang berstatus PNS. Jika penerimaan pegawia ditentukan daerah, tentu pihaknya akan mengangkat mereka yang telah lama mengabdi.

“Dengan mempertimbangkan proses seleksi PNS sebelumnya, kami harap para honorer bisa lolos seleksi tes kemampuan dasar dari pusat. Sementara tes kemampuan bidang merupakan kewenangan daerah,” tutupnya. (b/myu)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top