DPRD Ancam tak Bahas APBD-P Butur – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Buton Utara

DPRD Ancam tak Bahas APBD-P Butur

ILUSTRASI APBD-P. Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Klaim pemerintah kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) yang menyatakan jika draf anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2017 sudah diserahkan ke DPRD, ternyata tak jelas. Sampai kini, jadwal pembahasan APBD-P belum diagendakan. Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengeluhkan kinerja eksekutif yang lamban. Hingga akhir September ini, draf usulan anggaran perubahan belum sampai ke pihak legislatif.

Ketua DPRD Butur, Rukman Basri Zakaria menegaskan, draf APBD-P belum sampai di mejanya sehingga badan musyawarah tak menetapkan jadwal pembahasan. “Sampai hari ini saya belum melihat dokumen draf KUA-PPAS Perubahan 2017. Harusnya di bulan Juli, draf tersebut sudah masuk ke DPRD, agar dalam pembahasan bisa terealisasi secepatnya. Apalagi Butur sebagai tuan rumah MTQ Provinsi tahun 2018,” ujar Rukman Basri saat ditemui di kantornya, Rabu (27/9).

Ia mengaku telah dihubungi Kepala Bappeda Butur yang menyetakan jika draf KUA-PPAS sudah diserahkan ke Sekretariat DPRD. Anehnya, hingga kini belum sampai di mejanya. “Kami DPRD tinggal menunggu, kalau memang tidak ada draf, maka pembahasan anggaran perubahan tahun ini ditiadakan saja,” ancam Rukman.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan, pengajuan rancangan peraturan daerah tentang APBD-P ke DPRD paling lambat diserahkan minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan. “Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir,” tandasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sementara Sekretaris Kabupaten, La Ode Siam tetap mengaku jika draf APBD-P telah diserahkan ke DPRD sejak 22 September 2017 lalu. “Draf APBD-P sudah rampung disusun dan telah diserahkan ke DPRD oleh Bappeda. Setelah itu, tinggal menunggu jadwal pembahasan yang ditentukan pihak legaslatif,” kata Asisten III Pemkab Butur itu. (b/had)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top