Investor Tambang di Buton Abaikan Laporan Lingkungan – Kendari Pos Online
Jalan Sehat

pariwara
Iklan Jalan Sehat Kenpos Iklan 10 Iklan 23
Buton

Investor Tambang di Buton Abaikan Laporan Lingkungan

KENDARIPOS.CO.ID — Ada 132 kegiatan fisik termasuk pertambangan yang memiliki izin lingkungan hidup di Buton. Izin lingkungan tersebut diantaranya 38 analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), 75 izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) serta 18 surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Sayangnya, 60 persen diantaranya tak taat membuat laporan kegiatan lingkungan yang dijalankan.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buton menegaskan, laporan kegiatan pengelolaan lingkungan wajib disampaikan setiap enam bulan sekali. Faktanya, hampir seluruhnya melakukan pelaporan hanya sekali setahun. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Buton, Wahid Ode mengatakan, dokumen pelaporan tersebut harusnya menjadi tolak ukur pengawasan pengelolaan lingkungan. Jika pemilik izin tidak taat, Pemkab juga akan terkendala dari sisi pengawasan.

“Harusnya, mau ada kegiatan lingkungan ataupun tidak, wajib ada laporan perkembangannya. Itu kewajiban dan sudah disepakati sejak izin dikeluarkan. Yang terjadi, kegiatan yang punya Amdal, lumayan baik laporannya. Yang banyak abai itu pemegang UKL-UPL maupun SPPL,” jelasnya, selasa(26/9).

Ada dua hal yang menjadi pijakan pengawasan DLH. Mulai dari laporan pengelolaan lingkungan dan aduan masyarakat. Wahid mengaku, soal aduan warga memang belum ada yang masuk. Demikian juga dengan temuan pelanggaran izin lingkungan. Hanya saja, dari pemantauan DLH di lapangan, ditemukan beberapa indikasi pencemaran lingkungan. Terutama pada delapan sungai di Buton yang menjadi titik pantau utama. Hasilnya, empat diantaranya sudah diambil sampel air dan diuji. Beberapa sungai mengalami pencemaran sedang.

“Cemar sedang belum terlalu parah, hanya patut diwaspadai. Penyebab cemar sedang itu, mayoritas disebabkan aktivitas penambangan aspal dan nikel juga. Selain itu, pencemaran sungai disebabkan juga oleh bencana alam, hanya saja kasus itu belum terjadi di Buton,” jelas Wahid Ode.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Buton, Edy Sunarno mengaku fungsi pengawasan aktivitas pertambangan di daerah cenderung melemah. Itu setelah ada ketentuan, segala hal menyangkut kegiatan tambang berada pada kewenangan pemerintah provinsi. “Sementara kami hanya pada pengawasan izin lingkungan. Jelas ini akan berbeda jika kami punya kewenangan lebih besar,” ungkapnya. (b/m1)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top