Dituding Serobot Lahan di Konsel, PT BPB Dipidanakan – Kendari Pos Online
Jalan Sehat

pariwara
Iklan Jalan Sehat Kenpos Iklan 10 Iklan 23
Konawe Selatan

Dituding Serobot Lahan di Konsel, PT BPB Dipidanakan

KAMALUDDIN/KENDARI POS
Perwakilan ahli waris saat memperlihatkan dokumen kepemilikan lahan yang saat ini dikuasai pihak PT Baula Petra Buana.

KENDARIPOS.CO.ID — Konflik agraria pada kawasantambang PT Baula Petra Buana (BPB) di Konawe Selatan (Konsel) kembali terjadi. Kini, perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea itu dilaporkan ke kepolisian. Pihak PT BPB dituding menyerobot lahan warga seluas 47,3 hektar di desa tersebut.

Arsanul Lapae warga yang mengklaim sebagai pewaris lahan mengungkapkan, PT Baula telah melakukan eksploitasi dan eksplorasi di atas tanah milik leluhurnya tanpa ganti rugi yang jelas. “Luas tanah kakek buyut kami (Almarhum La Parota) sekitar 117 hektar di wilayah tambang itu. Yang sudah diolah sekira 47,3 hektare,” versinya, akhir pekan lalu.

Diawal PT Baula masuk di Desa Asingi, pihaknya bersama keluarga ahli waris lahan pernah bertemu perwakilan perusahaan, Romansyah. “Tepatnya tahun 2015. Pak Romansyah mengakui klaim kami. Selang beberapa waktu kemudian kami putus komunikasi tanpa ada kesepakatan. Hanya sebatas mengakui lahan tersebut benar milik leluhur kami,” sambungnya.

Sayangnya, PT Baula tetap melakukan aktivitas penambangan dan dimulai sejak tahun 2016. Yudi Lapae, keluarga ahli waris lainnya menambahkan, tahun 2017 ini, mereka kembali mencoba menemui pihak perusahaan dengan membawa surat-surat dokumen atas hak kepemilikan lahan. “Tepatnya awal Agustus 2017 kami bertemu kembali dengan pihak perusahaan yang kini diwakili oleh Adi, salah satu bagian keuangan PT Baula. Ketika itu mereka menawarkan ganti rugi dengan kalkulasi harga Rp 500 per metrik ton,” jelasnya.

Dari tawaran yang diberikan, keluarga ahli waris menolak. Alasannya, kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah ahli waris. “Harusnya disesuaikan standar terendah pembebasan lahan sekitar Rp 3250 per metrik ton. Akhirnya kami dan keluarga memberikan batas waktu hingga 30 Agustus 2017,” terangnya.

Pihak keluarga ahli waris pun memilih melaporkan hal ini ke Polda Sultra. Surat laporan polisi tersebut diregistrasi LP/483/IX/2017 SPKT Polda Sultra tertanggal 22 September 2017 lalu. “Pihak PT Baula tidak mau kooperatif. Padahal sebelumnya sudah mengakui kalau mereka telah melakukan penambangan tanpa izin jelas. Jadi kita laporkan dugaan penyerobotan lahan,” akunya sambil menunjukan bukti laporan BAP disertai sejumlah dokumen kepemilikan tanah.

Menanggapi laporan tersebut, pihak perusahaan melalui Direktur Keuangan PT BPB, Adi mencoba menepis adanya konflik. Bahkan ia menyebut, jika perusahaannya tidak pernah bersengketa dengan kedua ahli waris tersebut yang mengaku sebagai pemilik lahan di atas IUP PT Baula seluas 47,3 hektare.

“Lahan dari mana. Tidak ada lahan yang bermasalah. Apalagi yang dimaksudkan itu. Yang dikuasai PT Baula sudah dibayar semua. PT Baula itu sudah ada sejak tahun 2008. Kalau memang ada masalah lahan sudah dari dulu digugat,” kelit Adi, akhir pekan lalu.

Ketika ditanya soal dilaporkannya PT Baula di Polda Sultra dengan dugaan penyerobotan lahan, pihaknya mengaku belum mendapat konfirmasi apapun. Sementara itu, Kuasa Hukum Keluarga Arsanul Lapae, Efendi Nurman, SH mengungkapkan, sebelumnya PT Baula sudah mendapat IUP dan saat hendak melakukan penambangan, surat ahli waris terhadap lahan yang dikuasai perusahaan itu sudah dikeluarkan Pengadilan Agama.

“PT Baula sudah paham duduk persoalannya. Empat bulan terakhir ini mereka sudah melakukan penambangan. Makanya kami coba laporkan dengan pasal penyerobotan lahan agar PT Baula bisa membicarakan bersama terkait keinginan klien kami,” katanya.

Terkait pernyataan perwakilan PT Baula yang tidak mengakui kepemilikan tanah tersebut, tetap akan dilakukan upaya hukum. “Diakui atau tidak itu sudah menjadi pokok perkara. Kalau mereka klaim dan tidak mengakui lahan dimaksud, kita juga akan laporkan secara perdata. Karena klien memegang SKT. Yang pasti kami siapkan upaya hukum lain,” tegasnya. Meski demikian, ia berharap pihak PT Baula lebih kooperatif dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut. (b/kam)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top