Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Bebani Masyarakat – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Nasional

Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Bebani Masyarakat

KENDARIPOS.CO.ID — Rencana pengenaan biaya isi ulang kartu uang elektronik dinilai kurang tepat. Pasalnya, biaya isi ulang itu bakal membebani masyarakat. Padahal saat ini pemerintah masih dalam tahap edukasi mengenai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Jika isi ulang uang elektronik langsung dikenakan, masyarakat bisa jadi tidak akan tertarik untuk menggunakan uang elektronik. Pada beberapa titik isi ulang, masyarakat memang sudah dikenakan biaya. Di halte Transjakarta misalnya, setiap isi ulang kartu uang elektronik dikenakan biaya Rp 2 ribu.

Selaku otoritas yang menangani sistem pembayaran, Bank Indonesia (BI) pernah menyebutkan kemungkinan biaya isi ulang uang elektronik antara Rp 1.500 sampai Rp 2 ribu. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, perlu ada kajian yang lebih mendalam mengenai pengenaan biaya isi ulang ini. Sebab, meski murah, tidak semua orang mampu membayar biaya isi ulang tersebut.

“Buktinya, di stasiun commuter line masih banyak antrean orang menukarkan Tiket Harian Berjaminan (THB). Artinya banyak orang yang merasa beli kartu uang elektronik Rp 25 ribu itu mahal. Kalau mereka masih dibebankan biaya isi ulang, akan berat,” katanya Jumat (15/9). Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya dibebankan biaya infrastruktur GNNT. Hal itu seharusnya ditanggung oleh perbankan yang memang memiliki belanja modal untuk menciptakan pasar bisnis uang elektronik.

Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI mengaku, awalnya BI memang menargetkan aturan pengenaan biaya isi ulang uang elektronik pada Juli. Namun hingga saat ini Peraturan BI (PBI) yang dijanjikan belum keluar. “Kami masih kajian soal itu. Tahun ini PBI-nya akan keluar,” ungkapnya. Menurutnya, bank butuh stimulus agar mau mendukung GNNT. Sehingga, memberi ruang bagi bank untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis uang elektronik adalah hal yang wajar.

Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah John Kosasih mengaku, selama ini bank memang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari bisnis uang elektronik. Pada hakikatnya, bisnis uang elektronik adalah edukasi untuk manfaat jangka panjang. “Kalau ada halte Transjakarta yang mengenakan biaya isi ulang uang elektronik, itu yang menerima ya pihak Transjakarta, bukan bank. Kami enggak dapat apa-apa. Kami tunggu saja aturan BI akan seperti apa nanti,” urainya.
Pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai, biaya isi ulang kartu uang elektronik akan menjadi sumber pendapatan berbasis biaya (fee based income) bagi bank. Hal itu diperlukan untuk mengimbangi pendapatan bunga yang terus menurun. Bagi bank, hal itu baik untuk meningkatkan profitabilitas.

Namun, bank punya pesaing yaitu perusahaan start-up. Start-up tersebut juga masuk ke bisnis uang elektronik, namun yang berbasis server, bukan berbasis kartu. Sejauh ini tidak ada biaya yang dikenakan untuk isi ulang akun uang elektronik pada start-up tersebut. Jika bank mengenakan biaya isi ulang pada produk uang elektroniknya, bisa jadi bank akan kalah bersaing. “Sudah saatnya bank memerhatikan perkembangan perusahaan start-up yang bakal menjadi pesaing berat. Ini tantangan serius bagi bank, terutama dalam hal teknologi,” ujarnya.

Terkait dengan pengenaan biaya top up e-money, Gojek yang pada Rabu lalu (13/9), sempat menyebarkan pemberitahuan tentang pemotongan nilai pengisian saldo Go-pay sebesar Rp2.500 melalui Bank Mandiri, telah mengkonfirmasi bahwa rencana tersebut tak jadi diberlakukan. “Hal ini dilakukan atas kesepakatan Bank Mandiri dan Go-pay,” ujar Manager of Public Relation Gojek Rindu Ragilia. Menurut Rindu, dalam melakukan top-up, pelanggan dapat memanfaatkan berbagai metode, baik melalui mitra pengemudi maupun mitra bank dan jaringan ATM. “Setiap metode top-up memiliki kebijakan yang berbeda terkait pengenaan biaya transaksi dan administrasi, termasuk pembebasan biaya,” pungkasnya.

Sementara itu, soal penerapan e-money dalam penyelenggaraan transaksi non tunai di jalan tol pada 31 Oktober 2017, menuai kontra karena program tersebut dianggap mengancam posisi ribuan penjaga tol akibat otomatisasi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna menyebutkan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk penjaga gerbang tol. “Seluruh badan usaha jalan tol ditugaskan mengalihkan para pekerja lapangan tersebut pada fungsi bidang lainnya. Nanti juga akan ada pembekalan dan training kerja sebelum dialihfungsikan,” ujar Herry.

Menurut Herry, di dalam proses penyelenggaraan jalan tol berbasis e-money masih banyak sekali dibutuhkan tenaga untuk hal-hal yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan termasuk yang back office-nya. “Jadi dari sisi itu kami sampaikan bahwa tidak ada PHK. Nanti akan ada komunikasi antara badan usaha dengan masing-masing pegawainya,” tambah Herry.
Direktur Operasi II PT Jasa Marga Subakti Syukur menambahkan bahwa elektronifikasi akan dilakukan tanpa mengorbankan karyawan dengan PHK. “Perubahan gerbang manual menjadi Gerbang Tol Otomatis (GTO) dilakukan bertahap. Sejalan dengan pentahapan kami akan meningkatkan kompetensi para penjaga pintu tol agar bisa diberdayakan sebagai pengawas GTO atau di unit kerja lain,” tegas Subakti.

Meski jumlah penjaga pintu tol tak sedikit, namun Jasa Marga tetap optimis semuanya terserap dengan baik. Menurut Subakti, sampai tahun 2019 Jasa Marga akan menambah 660 km jalan tol baru yang akan memunculkan formasi-formasi baru di anak perusahaan.“Tenaga kerja kalau bagi kami tidak terdampak, karena tahun ini jalan tol beroperasi 600 kilometer, 2 tahun lagi menjadi 1.200 kilometer. Jadi bisa didistribusikan,” pungkasnya. Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat mengungkapkan jika kebijakan otomatisasi benar-benar diberlakukan di seluruh indonesia pada 31 Oktober mendatang, maka akan ada 20 ribu orang lebih yang bakal terancam kehilangan  pekerjaan. (tau/res/jpg)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top