RAPBD-P Mubar Diserahkan ke DPRD – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Muna Barat

RAPBD-P Mubar Diserahkan ke DPRD

YAFRUDDIN YADDI/KENDARI POS
Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada (kiri) saat menyerahkan dokumen RAPBD-P 2017 pada Ketua DPRD, Munarti, jumat(15/9)

KENDARIPOS.CO.ID — Rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (RAPBD-P) 2017 yang diajukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) baru akan dibahas bersama DPRD. Jumat (15/9), Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada menyerahkan rancangan anggaran tersebut pada Ketua DPRD, Munarti dalam sebuah rapat paripurna.

Pada kesempatan itu, Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada menuturkan, penyusunan RAPBD-P 2017 ini, merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah serta pedoman penyusunan APBD. “Makanya, kebijakan pendapatan daerah perubahan tahun 2017 ini sebesar Rp 571.969.062.446 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.093.468.980 atau 1,62 persen dari APBD sebelum perubahan tahun 2017 sebesar Rp, 562.875.593,” rinci Mubar-1 itu, jumat(15/9).

Ia menyebut, pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 sebesar Rp 9 miliar yang berasal dari pajak daerah Rp 3,29 miliar, retribusi Rp 302,23 juta. Selain itu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah sebesar Rp 522,46 juta. Pemasukan lain-lain dalam PAD dari sumber yang sah sebesar Rp 4,87 miliar. “Sementara untuk dana perimbangan sebesar Rp 495,03 miliar. “Besaran itu meliputi, bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 10,67 miliar, dana alokasi umum Rp 375, 15 miliar, dana alokasi khusus Rp 109,21 miliar. Termasuk pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 67,93 miliar. Ada juga bagi hasil pajak dari provinsi kepada pemerintah kabupaten Rp 3,48 miliar serta dana penyesuaian otonomi khusus sebesar Rp 64, 44 miliar,” jelas Rajiun.

Untuk kebijakan belanja daerah pada RAPBD-P 2017 katanya, mencapai Rp 723.765.350.844 karena telah mengalami kenaikan Rp 43.859.453.087 atau 6,45 persen dari APBD induk 679.905.897.757. Sementara belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 279.904.895.943 yang meliputi belanja pegawai Rp 165,58 miliar, belanja hibah Rp 9,66 miliar. Belanja bagi hasil kepada provinsi atau kabupaten dan desa sebesar Rp 130,01 juta. Ada pula belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten dan pemerintahan desa sebesar Rp 103,59 miliar dan belanja tak terduga Rp 935 juta.

“Semoga dengan adanya rancangan ini dapat dibahas lebih lanjut dan upaya-upaya pembangunan yang kita rencanakan bersama selama ini dapat terlaksana dengan baik secara nyata demi terciptanya kesejahteraan masyarakat,” tandas Rajiun. Sementara itu, Ketua DPRD Mubar, Munarti mengatakan, dengan adanya dokumen RAPBD-P itu, pihaknya akan segera melakukan pembahasan. (c/yaf)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top