Delapan Bulan Kerja, 80 Honorer di Butur Tidak Gajian – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Buton Utara

Delapan Bulan Kerja, 80 Honorer di Butur Tidak Gajian

KENDARIPOS.CO.ID — Nasib 80 tenaga honorer di Puskesmas Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Butur) sangat memprihatinkan. Dedikasi dan pengabdian mereka selama delapan bulan seolah tak dihargai pemerintah yang mempekerjakan paramedis itu. Pagu anggaran yang diporsikan untuk membayar jasa tenaga honorer itu justru dihilangkan. Berbagai upaya telah ditempuh. Puluhan tenaga magang tersebut bahkan mendatangi Dinas Kesehatan Butur untuk menagih haknya. Sayang, mereka hanya mendapatkan jawaban jika pihak Dinkes tak ada anggaran.

Petinggi pada satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin, dr. Muh. Kasrul hanya bisa memberikan harapan. Janjinya, gaji honorer yang belum terbayar baru akan dialokasikan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2017. Salah satu tenaga honorer di Puskesmas Kulisusu, Iman mengaku, selama delapan bulan mengabdikan diri, mereka tak dibayar sepeserpun. Ia menuding, anggaran yang diporsikan untuk tenaga honorer sengaja dialihkan ke program lain. Kendati demikian, Iman bersama puluhan rekannya tetap berharap gaji mereka bisa dibayar setelah APBD-P 2017.

“Pihak Dinkes telah menjamin akan membayar,” kata Iman di Dinkes Butur, jumat(15/9). Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Butur, dr. Muh. Kasrul mengakui, ada 80 tenaga honorer Puskesmas Kulisusu mendatanginya dan mengadu karena gaji mereka belum dibayar. Ia mengungkapkan, puluhan tenaga honorer yang menuntut hak tersebut belum mengantongi surat keputusan (SK) pengangkatan oleh bupati sebagai tenaga magang.

Kendati demikian, lanjut Kasrul mereka tetap masuk bekerja hingga delapan bulan. “Pasti tak akan mendapatkan gaji, sebab belum mengantongi SK pengangkatan meski sudah bekerja sejak tahun 2016 atau lebih dari itu,” jawab Kasrul saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (15/9).

Kendati demikian mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Butur itu berjanji tetap akan memperjuangkan nasib tenaga honorer itu agar segera mengantongi SK dan menerima gaji dalam setelah penetapan APBD-P. “Kami berkomitmen tetap akan memberdayakan putra daerah yang telah menyelesaikan studi untuk mengaplikasikan ilmunya secara langsung menjadi honorer untuk menutupi kekurangan tenaga kesehatan berstatus pegawai negeri sipil,” tandas Kasrul. (b/had)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top