Presiden Apresiasi Pemprov Sultra, Enam Daerah Diberi Penghargaan – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Presiden Apresiasi Pemprov Sultra, Enam Daerah Diberi Penghargaan

Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa menyampaikan curhatnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang perlunya tambahan anggaran bagi daerah yang berhasil mempertahankan WTP dalam tata kelola keuangan daerah di acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Jakarta

KENDARIPOS.CO.ID — Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra, khususnya pada aspek tata kelola keuangan daerah. Otorita HM Saleh Lasata ini berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) empat tahun berturut-turut. Sebagai ganjaran atas prestasi yang ditorehkan, Presiden memberikan piagam penghargaan.

Tak hanya Pemprov, enam daerah di Sultra juga dapat apresiasi serupa. Seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Pemkab Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Muna Barat dan Buton. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Kuangan Sri Mulyani atas nama Presiden di Jakarta, kemarin. “Presiden mengapresiasi kinerja para kepala daerah yang mampu mempertahankan WTP dalam tata kelola keuangan daerah. Beliau (Presiden,red) berpesan agar prestasi ini dipertahankan,” ungkap Sri Mulyani disela acara Rakernas bersama para kepala daerah bertajuk Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera, Kamis (14/9/2017).

Menurut dia, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang telah mendapatkan penilaian laporan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada priode 2012-2016. Daerah yang dapat WTP lima kali berturut-turut diberi piala dan uang miliaran rupiah. Kalau kurang dari itu hanya plakat dan sertifikan saja.

Lebih jauh Sri Mulyani menjelaskan, mampu pertahankan WTP memang bukan jaminan suatu daerah tidak melakukan korupsi, hanya saja bisa menjadi langkah maju dalam tata kelola keuangan. Sebab, untuk mendapatkan penilaian tersebut tidak mudah. Mustahil bisa mendapatkan predikat itu jika pengelolaan anggaran daerah tidak baik. “Untuk itu kita harapkan Pemda tetap bekerja dengan baik. Untuk urusan korupsi, itu persoalan lain,” jelasnya.

Pemberian penghargaan atau apresiasi pemerintah pusat dimaksudkan, untuk memacu kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan nawacita Presiden Jokowi. “Kita harap ini menjadi semangat bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dan mempertahankan prestasi tersebut,” ujarnya.

Plt Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata mengaku bahagia bila dipenghujung periodenya tetap masih mampu bekerja maksimal dan menorehkan prestasi. Terlebih itu di sektor keuangan. “Yang namanya keuangan ini kan terkait dengan semua sektor, semua SKDP. Pengelolaan pemerintahan kita tergantung dari bagaimana mengelola keuangan itu,” katanya.

Mantan Bupati Muna dua periode itu menambahkan, penghargaan itu bukan kali pertama diterima Pemrov, tahun 2016, Sultra juga memboyong piagam itu. Bahkan, ada tambahan dana racha karena tertibnya pelaporan keuangan itu. “Sebenarnya kita ini berjuang mempertahankan saja. Karena WTP saja sudah empat kali kita raih. Saya berharap tahun depan tetap WTP karena yang dilaporkan ini masih hasil kinerja yang sekarang,” harapnya.

Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa yang terpantau hadir pun mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada pemerintah pusat. Menurutnya apresiasi yang diberikan oleh pemerintah dapat menjadi stimulan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan kerja terbaik. “Ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak cepat luas. Terus lakukan kinerja pelayanan dan pembangunan daerah dengan baik,” tuturnya.

Namun bukan tidak ada kritik dari politisi PAN tersebut. Menurutnya, dari hanya memberikan penghargaan sebaiknya pemerintah memberikan sejumlah bantuan terhadap daerah yang telah berhasil menorehkan prestasi secara berturut-turut. “Berikan daerah itu dana segar. Sehingga ada pacuan yang lebih detail atas apa yang telah dikerjakan. Lagi pula, jika hal itu dilakukan maka hal tersebut akan berimbas pada proses pembangunan daerah juga,” ungkapnya.

Selain itu, Kerry juga membeberkan bahwa belum mendapatkan keuntungan dari dijadikannya Konawe sebagai Kawasan Industri. “Kendala itu lagi-lagi soal aturan. Undang-undang nomor 4 tahun 2009 mengatakan bahwa tidak ada pengiriman ore. Tapi, dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) nomoe 5 dan nomor 6 itu memperbolehkan ekapor. Namun yang lebih konyolnya itu yang menanmkan invetasi gang cukup besar dan memiliki pabrik justru tidak diperbolehkan mengirim ore. Sehingga menjadikan Konawe sebagai kawasan Industri itu mengalami pelemahan,” jelasnya.

Dihadapan Sri Mulyani, Kerry juga meminta untuk pemerintah tidak mengurangi peran pemerintah daerah. “Dulu waktu Undang-undang 32 daerah masih diberikan keleluasaan. Namun sekarang dengan Undang-undang 23, peran itu hampir tidak ada. Kami tidak bisa berbuat lebih untuk meningkatkan pendapat daerah yang nantinya akan menjadi DAU, karena semua kini pemerintah pusat yang memiliki kewenangan. Kita di daerah hanya menonton saja. Harap ini juga diperhatikan,” pungkasnya. (b/yog)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top