Belanja Modal Tak Tuntas, Pencairan TPP SKPD Pemprov Sultra Ditunda – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
UHO Cup Iklan Iklan 10 Iklan 23
Metro Kendari

Belanja Modal Tak Tuntas, Pencairan TPP SKPD Pemprov Sultra Ditunda

Hj Isma

KENDARIPOS.CO.ID — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra punya kebijakan baru yang diyakini dapat memacu kinerja kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Bagi kepala SKPD yang progres serapan anggaran belanja modalnya sangat minim pada September ini akan diberikan sanksi. Sanksinya berupa penundaan pencairan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Income pegawai negeri sipil (PNS) diluar gaji pokok itu hanya akan dibayarkan ketika urusan belanja modal telah dituntaskan oleh masing-masing SKPD. Kepala BPKAD Sultra Hj. Isma mengatakan pihaknya sudah membuat surat edaran yang ditandatangani Plt. Gubernur Sultra, Saleh Lasata. Surat tersebut untuk menginformasikan kepada semua SKPD terkait penundaan TPP. “Surat edarannya sudah masuk ke SKPD. Malah sudah banyak yang telepon tanyakan anggaran. Saya bilang langsung berurusan saja, supaya kita proses,” ujar Hj.Isma, Kamis (14/9).

Saat ini kata Hj.Isma, masih sekira 15 SKPD yang belum menyerap belanja modalnya. Sayangnya, Hj. Isma tak menyebut rinci SKPD dimaksud. “Kenapa kita harus tegas seperti itu, karena belanja modal di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) induk harus habis sebelum masuk APBD-Perubahan. Serapan anggaran yang bagus tentu akan memudahkan kita maupun SKPD itu sendiri,” ungkapnya.

Mantan Kepala BPKAD Konsel ini menuturkan nilai belanja modal itu sebenarnya sangat kecil. Hanya persoalan dianggap “remeh” saja oleh SKPD sehingga tidak segera direalisasikan. “Itu hanya beli laptop, komputer, kamera hingga kalkulator. Angkanya hanya Rp 5 sampai Rp 10 jutaan saja, makanya mereka (kepala SKPD,red) tidak memperhatikan itu,” imbuh Hj.Isma.

Pada tahun-tahun sebelumnya, belanja modal itu diserap pada bulan Desember. Nah, kali ini BPKAD ingin lebih cepat agar pencairan anggaran lebih fokus ke anggaran-anggaran besar diakhir tahun. “Sudah dua kali rapat saya sampaikan hal ini tapi tidak ada gerakan juga. Makanya langsung pakai surat edaran saja,” tegas Hj.Isma.

Dengan cara itu, Hj. Isma meyakini kepala SKPD akan mempercepat progres serapan belanja modal. Sebab akan mendapat tekanan dari para pegawainya. “Kita cairkan kalau sudah selesai belanja modalnya. Kalau tidak maka bisa Oktober juga ditunda. Silakan berpikir, solusinya sudah kita tawarkan,” pungkasnya. (ely/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top