Transaksi Nontunai Cegah Korupsi, 2018 Bank Sultra Urus Transaksi Keuangan Pemda – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
UHO Cup Iklan Iklan 10 Iklan 23
Metro Kendari

Transaksi Nontunai Cegah Korupsi, 2018 Bank Sultra Urus Transaksi Keuangan Pemda

Ki-Ka: Direktur Pemasaran Bank Sultra Depid, Kepala Perwakilan BPKP Sultra R. Ersi Sunarsih, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bidang Manajemen Intern dan Sistem Pembayaran LM Bahtiar Zaad, Head of Tehnology Grup Bank Sultra Irfan Budiman dan Direktur Bank Sultra Khaerul Kumala Raden menjadi pemateri dalam sosialisasi implementasi transaksi nontunai di salah satu restoran, di Kota Kendari.

KENDARIPOS.CO.ID — Mulai 1 Januari 2018, pemerintah daerah (Pemda) se-Sultra tak lagi memegang duit, khususnya pada transaksi pengeluaran. Sudah ada surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/1867/SJ sebagai dasar hukumnya. Inti surat edaran itu adalah semua transaksi keuangan harus dilakukan secara nontunai alias melalui bank.

Untuk merangsang kesiapan Pemda menghadapi regulasi baru tersebut, Bank Sultra berperan aktif dengan menggelar sosialisasi implementasi transaksi nontunai. Sekaligus juga penandatanganan nota kesepahaman antara Pemda dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra, pada salah satu restoran ternama di Kota Kendari, Rabu (13/9).

Direktur Utama PT. Bank Sultra, Khaerul Kumala Raden menjelaskan, sudah ada surat edaran dari pemerintah pusat tentang implementasi transaksi nontunai mulai awal tahun depan. “Jadi nanti, setelah di BPKAD tidak ada lagi istilah pemindahbukuan. Misalnya kalau ada proyek dikerja, maka rekening Pemda dan rekening rekanan disetorkan ke bank. Pemda hanya mengeluarkan surat perintah pencairan dan kita lakukan transfer. Pemda tidak pegang lagi duit cash,” ungkap Khaerul.

Contoh lain sambung Khaerul, saat pejabat atau pegawai melakukan perjalanan dinas, maka semua biaya mulai dari tiket pesawat hingga sewa hotel dilakukan nontunai. “Di DKI Jakarta sudah berlaku regulasi seperti ini sekarang. Kita juga akan terapkan itu, mulai awal tahun depan,” jelasnya.

Dijelaskannya, transaksi keuangan daerah dibagi dua, yakni transaksi pengeluaran dan penerimaan. Untuk implementasi awal, baru pengeluaran yang akan difokuskan. “Kalau pemasukan seperti transaksi Samsat terkait pajak kendaraan, PBB, itu sudah bisa juga diterapkan. Tapi yang kita prioritaskan pengeluaran dulu,” lanjutnya.

Kata dia, saat ini sudah ada daerah di Sultra yang sudah memulai sistim transaksi seperti itu, yakni Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana, meskipun memang baru beberapa transaksi saja. “Kita (Bank Sultra,red) sudah siapkan modul pengeluaran. Tinggal link jaringan kita dengan Pemda yang dibangun,” terangnya. Melalui pertemuan itulah dibangun kesepakatan (MoU) bahwa Bank Sultra siap memfasilitasi seluruh transaksi keuangan Pemda se Sultra. Sosialisasi itu dihadiri seluruh sekretaris kabupaten (Sekab) di Sultra.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, Lukman Abunawas meminta agar kebijakan itu diperhatikan dan segera dipersiapkan implementasinya. Menurut dia, transaksi nontunai memiliki banyak keunggulan, salah satunya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. “Ini mengefisienkan biaya, waktu dan tenaga kita,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Lebih dari itu kata Ketua KONI Sultra itu, transaksi nontunai juga menjadi peluang bagi daerah untuk mewujudkan atau mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Lanjut dia, 17 kabupaten/kota di Bumi Anoa ini seharusnya WTP seluruhnya. “Pencatatan transaksi secara otomatis sehingga mudah menyusun laporan keuangan bulanan atau semester,” katanya.

Untuk diketahui, sosialisasi itu berlangsung di salah satu restoran di Kendari, Rabu kemarin. Sejumlah pejabat instansi terkait keuangan di Sultra hadir memberikan materi. Selain petinggi Bank Sultra, hadir juga Kepala BPKP Ersie Sunarsi dan LM Bahtiar dari Bank Indonesia Perwakilan Sultra. Sekretaris Kabupaten (Sekab) Muna Barat, LM Husen Tali mengaku menyambut positif seruan pemerintah pusat terkait dengan transaksi nontunai. Menurutnya, akan banyak hal positif yang bisa diperoleh jika kebijakan tersebut diterapkan di daerah. “Cara ini (transaksi nontunai,red) mengajarkan secara langsung kepada Pemda dan masyarakat melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran,” katanya.

Kata dia, transaksi nontunai juga membuat pertanggung jawaban pembiayaan program pemerintah akan lebih mudah. Berbeda jika proses pengalokasian anggaran itu tunai, akan banyak bentuk administrasi yang harus dilengkapi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengeluaran anggaran pemerintah.

“Kita mendukung transaksi nontunai tersebut. Namun pusat juga harus melihat kesiapan infrasturuktur perbankan di daerah,” tuturnya. Lanjut Husen, sebenarnya bukan hal baru lagi transaksi nontunai dalam dunia aparatur sipil negara (ASN). Sebagai contoh, proses penggajian sesungguhnya juga sudah menggunakan metode transaksi nontunai, namun kini proses tersebut lebih rinci lagi.

1 of 2

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top