Syarat Pencairan ADD di Kolaka Dianggap Rumit – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
UHO Cup Iklan Iklan 10 Iklan 23
Kolaka

Syarat Pencairan ADD di Kolaka Dianggap Rumit

KENDARIPOS.CO.ID — Perangkat desa di Kabupaten Kolaka mengeluhkan pencairan alokasi dana desa (ADD). Pasalnya, hingga Rabu (13/9), anggaran tahap II ADD belum juga masuk ke rekening desa. Padahal, pencairan ADD dilakukan setiap triwulan. Akibatnya, sejumlah aparat desa di Bumi Mekongga mengeluhkan lambatnya pencairan anggaran tersebut.

“ADD itu digunakan untuk biaya operasional dan membayar honor aparat. Bagaimana mau semangat bekerja kalau haknya belum dibayar. Ini sudah September, sementara pencairan ADD itu setiap triwulan sedangkan di Kolaka tahun ini baru satu kali pencairan,” keluh salah satu aparat desa, rabu(13/9).

Rumitnya persyaratan pencairan dana dinilai sebagaian aparat desa menjadi salah satu kendala belum masuknya ADD ke rekening pemerintahan. “Syaratnya terlalu banyak dan tidak masuk akal seperti menyetor laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan ADD sebelumnya dan profil desa di tahun 2014, 2015, 2016. Padahal profil desa itu cukup tebal sehingga pengerjaannya sangat menyita waktu dan itu sebelumnya sudah kami setor tapi dimintai lagi,” kesal aparat desa dari Kecamatan Pomalaa tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kolaka, Abdullah Badi membantah jika pihaknya mempersulit pencairan ADD. Justru menurutnya, pihak pemerintah desa yang memperlambat proses pencairan tersebut.

“Kami tidak mungkin mau salurkan ADD kalau mereka belum menyetor LPj, karena bisa-bisa kami juga bermasalah dengan hukum. Saat ini dari 100 desa baru sekitar 70 persen yang menyetor laporan. Jadi hanya desa yang sudah menyetor ADD diberikan dan itu sudah bisa dicairkan pekan ini,” katanya, Rabu (13/9).

Terkait penyetoran profil desa, Abdullah menegaskan itu merupakan syarat utama. Sebab diprofil desa menggambarkan keadaaan wilayah tersebut termasuk data aparatur. Soal desa yang diminta menyetor profil untuk tahun 2014, 2015, dan 2016 adalah desa yang belum pernah menyerahkan sama sekali. “Profil desa itu sudah lama kami suruh setor. Hanya ditahun 2017 ini kami lebih tegas dengan menjadikan profil desa sebagai syarat utama pencairan dana. Tapi desa yang kami mintai profil desa selama tiga tahun itu belum pernah sama sekali menyetor dan itu terdata,” tandasnya. (c/fad)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top