Polres dan Pemkab Konawe Bentuk Tim Penanganan Kasus PPA – Hacked by TryDee
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Konawe

Polres dan Pemkab Konawe Bentuk Tim Penanganan Kasus PPA

HELSON MANDALA PUTRA/KENDARI POS
Kapolres Konawe, AKBP Muh. Nur Akbar (kiri) dan Wakil Bupati, Parinringi saat penandatanganan nota kesepahaman pembentukan tim terpadu PPA.

KENDARIPOS.CO.ID — Langkah pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Konawe mulai dilakukan. Aparat Kepolisian Resort (Polres) menggandeng pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk langkah preventif tersebut. Tak cukup dengan sosialisasi ke lingkungan masyarakat, Kapolres Konawe, AKBP Muh. Nur Akbar mengajak seluruh instansi terkait seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk duduk bersama berkoordinasi terkait pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman antar Pemkab dan kepolisian. Kapolres Konawe, AKBP Muh. Nur Akbar mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi bukti kepedulian aparat dan pemerintah. Apalagi beberapa kasus kekerasan yang masuk di unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Konawe paling tinggi se-Sultra.

“Kasus kekerasan anak di Konawe sudah masuk kategori rawan satu, terutama pencabulan,” ujar Nur Akbar, rabu(13/9). Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Konawe bersama pemerintah akan lebih giat mengambil langkah preventif dengan memberikan pendidikan tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga, serta imbauan pada masyarakat.

“Kami tidak hanya mengejar proses hukum saja, tetapi juga akan memberikan bantuan konseling serta konsultasi pada para korban pencabulan dan tindak kekerasan dalam rumah tangga lainnya. Supaya korban bisa kembali ke kehidupan normal, tanpa trauma berlebihan,” terangnya.

Ia menjamin, proses penanganan perkara PPA akan dipercepat. Juga soal regulasi pemeriksaan dan pembuktian harus segera. “Misalnya soal visum, kita bekerjasama dengan Pemkab agar digratiskan supaya proses penanganan perkaranya bisa cepat, terkhusus bagi keluarga korban tidak mampu. Kita akan mengandeng Dinas Kesehatan, dokter dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Konawe,” jelasnya.

Kapolres mengaku, selama ini dalam kitab undang-undang hukum pidana, telah diatur jika korban kekerasan menjadi tanggung jawab negara. Namun belum terlalu spesifik tentang korban yang dimaksud. Untuk itu, tim terpadu akan membuat kerangka nota kesepahaman untuk menggratiskan visum, kemudian bupati mengeluarkan peraturan daerah.

Sementara itu Wakil Bupati Konawe, Parinringi, mengatakan akan mengadakan filterisasi terkait visum gratis tersebut. Bila kekerasan tersebut terjadi di kalangan keluarga kategori miskin, maka prosedur visum tersebut akan digratiskan bagi korban pencabulan, serta pemerkosaan anak di bawah umur. “Bila kekerasan tersebut dilakukan pada kalangan mampu, maka prosedur visum tersebut masih kita kenakan sesuai prosedur yang berlaku,” timpalnya. (c/hel)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top