Pelayanan RSUD Muna Disorot – Kendari Pos –
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Muna

Pelayanan RSUD Muna Disorot

Rusman Emba

KENDARIPOS.CO.ID — Keluhan masyarakat terhadap pelayanan paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna tak kunjung memperlihatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jika tak benar-benar terpaksa, masyarakat enggan membawa pasien untuk mendapat perawatan medis di rumah sakit tersebut. Sebab stigmanya, bukan solusi menjadi sehat yang diperoleh, tapi kondisi pasien bertambah parah.

Atas kesan tersebut, Bupati Muna LM Rusman Emba melalui Kabag Humas, Amiruddin Ako mengakui, manajemen RSUD memang cenderung tertutup. Harusnya masyarakat berhak tahu standar operasional pelayanan (SOP) rumah sakit. Ketika merasa dirugikan, mereka berhak mengadukan pada pihak terkait.

Pemerintah juga berjanji akan meningkatkan mutu dan kualitas rumah sakit. Jika dalam perjalanannya tak berubah signifikan, secara otomatis jajaran manajemen harus diganti. “Ini pelayanan bertele-tele. Tidak bisa bertahan seperti itu. Terkesan tertutup selama ini,” sorot Amiruddin Ako di ruang kerjanya, Rabu (13/9).

Tak hanya itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Aksah mengakui, pelayanan RSUD Muna selama ini memang dikeluhkan. Baik dokternya maupun pelayanan secara menyeluruh. Menurut Aksah, semua harus disikapi secara tegas. Ia juga menyarankan, jika ada masyarakat yang dirugikan, maka segera laporkan ke lembaganya.

“Kalau bisa masukkan laporan agar kami turun langsung untuk menindaklanjuti. Supaya ke depan disampaikan ke bupati selaku penanggung jawab dan segera dibenahi,” imbaunya.

Sorotan terhadap pelayanan RSUD Muna juga datang dari DPRD. Para wakil rakyat di Muna itu berjanji segera memanggil direktur serta manajemen rumah sakit. Sebab, tak ada alasan apapun untuk tidak memberikan pelayanan. Pasalnya, legislator sudah berulang kali memanggil pihak RSUD, sayangnya diabaikan. “Ini kelalaian. Kami panggil sudah tidak terhitung lagi. Tapi pelayanan tetap begitu saja. Senin depan kita panggil. Ada yang salah dalam tata kelola rumah sakit ini,” sindir Ketua Komisi III DPRD Muna, Awaluddin.

Selain itu, pihaknya juga akan  mempertanyakan terkait pembelian obat di luar RSUD. Sepengetahuannya, DPRD menyetujui anggaran pengadaan obat setiap tahunnya. Rp 1,5 miliar juga dialokasikan untuk katalog elektronik yang pembiayaannya bagi masyarakat pemilik KIS serta BPJS. Sementara obat nonkatalog Rp 500 juta. Ditambah lagi, penganggarannya dua persen untuk mengantisipasi membludaknya jumlah pasien. “Jadi tidak ada alasan lagi untuk membeli obat di luar. Pembelian obat itu, biasanya yang lakukan oknum dokter. Ini juga yang harus dipertanyakan. Kenapa terjadi seperti itu. Ada apa dengan RSUD,” tuding Awaluddin. (b/ery)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top