Tutup Perusahaan Tambang Perusak Lingkungan Kolut! – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Kolaka Utara

Tutup Perusahaan Tambang Perusak Lingkungan Kolut!

MUHAMMAD RUSLI/KENDARI POS Aktivitas pertambangan di Kolaka Utara yang mulai mendapat sorotan dari pihak DPRD. Wakil rakyat itu tak ingin investor hanya mengeruk keuntungan saja. Sebab banyak perusahaan hanya merusak lingkungan dan mengabaikan reklamasi pascatambang.

KENDARIPOS.CO.ID — Keberadaan perusahaan-perusahaan tambang yang ramai mengeksploitasi sumber daya alam di Kolaka Utara (Kolut) dan diduga ilegal, harus ditangani serius sebelum merugikan daerah. Jika tak memiliki dokumen lengkap dan justru hanya menyengsarakan rakyat, maka aktivitas perusahaan tersebut harus ditutup.

Pernyataan keras itu dilontarkan Ketua Komisi III DPRD Kolut, Alimuddin, Selasa (12/9). Ia mengakui, hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui pasti perusahaan tambang apa saja yang sedang melakukan eksplorasi hingga eksploitasi. Sebab kini telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov).

“Saya akan cek dulu semua di pertambangan karena kami tidak tahu siapa pemiliknya,” ujarnya, kemarin. Beberapa perusahaan tambang memang diketahui memiliki izin. Namun secara spesifik terkait izin pelabuhan, Amdal hingga kewajiban mengalokasikan corporate social responsibility bagi warga di daerah konsesi, Alimuddin belum mendapat kejelasan lagi.

“Kita hanya tidak ingin, investor mengeruk keuntungan saja, tetapi limbahnya buat masyarakat. Kebanyakan perusahaan kadang hanya menggali, tapi tidak memperhatikan reklamasi. Kolut yang rusak dan mereka tinggal pergi setelah meraup hasilnya,” sorot Alimuddin.

Ia bersama koleganya di DPRD berjanji akan mengumpulkan dokumen hingga memantau aktivitas pertambangan di lapangan jika melanggar. Mereka juga akan memantau titik koordinat tambang, sebab banyak fakta mengungkapkan, investor kadang melabrak batas-batas wilayah agar bisa mengolah lahan lebih luas untuk mendapat ore nikel.

Alimuddin mengingatkan, keberadaan perusahaan kerap membawa imbas bagi warga di wilayah tambang akibat longsor dan kerusakan lingkungan. Ia tak ingin warga setempat hanya menerima dana CSR namun dampak kerugiannya jauh lebih besar dan berjangka panjang. “Karena terkadang izin Amdal hanya sebagai pelengkap saja untuk melegalkan aktivitas perusahaan. Namun faktanya tidak menjalankan prinsip-prinsip operasi di lapangan, dan itu bukan hal baru,” ungkapnya.

Kerisauan Alimuddin ini pernah dilayangkan secara khusus terkait aktivitas PT. Kreatif Jaya dan PT. Kasmar Tiar Raya yang diketahui memiliki IUP namun dokumen Amdalnya diragukan. Sejauh ini pihak DPRD Kolut telah menghentikan aktifitas satu perusahaan yang beroperasi berbendera PT. Klingkor karena tak memiliki IUP namun menggarap lahan seluas 900 hektare di Kecamatan Batu Putih pada Juli lalu.

Satu perusahaan yang juga tengah menuai sorotan adalah PT Celebessi Mulia Utama karena beraktivitas melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel ke PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainlless Steel Industry di Morowali, Sulawesi Tengah. Mereka telah mengangkut 5.400 wet metric ton (WMT) ore tanpa izin penggunaan pelabuhan resmi di Tanjung Patikala, Desa Patikala, Kecamatan Tolala, pekan lalu.

Proses distribusi ore menuju Morowali dilakukan pada malam hari. Humas PT Celebessi, Sofyan sendiri mengaku jaminan reklamasi dan CSR tak perlu lagi dikeluarkan karena telah dibayarkan di lokasi (Desa Sulaho) beberapa tahun lalu. Perusahaan lainnya, PT. Kasmar Tiar Raya di Desa Larui, Kecamatan Porehu juga disebut tak memiliki izin pengangkutan ore yang melintas di jalan provinsi. (b/rus)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top