Tunjangan Legislator Kota Kendari Dianggarkan di APBD-P, Perwali Sedang Digodok – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

Tunjangan Legislator Kota Kendari Dianggarkan di APBD-P, Perwali Sedang Digodok

KENDARIPOS.CO.ID — Anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari dipastikan baru akan menerima kenaikan tunjangan Oktober nanti. Pasalnya, tunjangan tersebut baru akan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2017.

Sekretaris DPRD Kota Kendari, Asni Bonea menuturkan tunjangan dewan merupakan produk kebijakan yang baru ditetapkan pemerintah pusat pada pertengahan tahun ini. Kebijakan itu muncul pada saat APBD induk sudah ditetapkan. Sehingga, tunjangan tersebut belum memiliki pos anggaran. “Kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD dianggarkan di APBD-P. Hanya saja, kenaikan itu tetap terhitung sejak Agustus 2017,” ujar Asni Bonea di ruang kerjanya, Rabu (6/9).

Meski dihitung sejak Agustus lalu namun para wakil rakyat belum bisa menerima tunjangan karena belum rampungnya peraturan wali kota (Perwali) yang akan mengatur besaran kenaikan tunjangan tersebut. Saat ini, Perwali tengah digodok dan akan segera diajukan ke Pemkot Kendari.

Nantinya, payung hukum yang diteken Wali Kota Kendari itu memuat besaran kenaikan tunjangan yang merujuk pada kelompok keuangan daerah (KKD). Dijelaskan Asni Bonea, KKD Kota Kendari sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017 berada pada kategori rendah. “Aturan baru itu menjelaskan kalau KKD itu merujuk pada nominal pendapatan asli daerah (PAD). Dimana PAD dibawah Rp 300 miliar, termasuk kategori KKD rendah. Sementara PAD Rp 300-Rp 500 miliar tergolong KKD sedang, dan diatas itu tergolong KKD tinggi,” jelasnya.

Dengan demikian, kenaikan tunjangan tersebut dikalikan tiga terhadap gaji pokok pimpinan dewan. Sehingga, dijelaskan lebih lanjut, anggota dan pimpinan dewan mendapat penambahan pendapatan dua kali lipat dari sebelumnya. “Kalau sebelum kenaikkan bisa Rp 15-an juta. Setelah tunjangan naik bisa mencapai Rp 25-an juta,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, Susanti membenarkan jika hingga saat ini pihaknya masih menunggu Perwali tersebut. “Kalau belum ada surat keputusan dalam bentuk Perwali, ya belum bisa dicairkan. Hanya saja kita sudah bahas penganggarannya, kurang lebih Rp 2 miliar untuk tahun ini,” imbuhnya. (m1/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top