Satu Kecamatan Masuk Kawasan IUP, Bupati Konsel Curhat – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Konawe Selatan

Satu Kecamatan Masuk Kawasan IUP, Bupati Konsel Curhat

Surunuddin Dangga

KENDARIPOS.CO.ID — Kunjungan pihak Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) disambut hangat Bupati, H. Surunuddin Dangga, Rabu (6/9). Kedatangan rombongan tersebut menjadi momentum tepat bagi Surunuddin untuk berkeluh kesah mengenai persoalan tambang yang ada di otoritanya.

“Masalah paling krusial keberadaan investor tambang adalah terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah menjarah hingga wilayah pemukiman warga. Ini yang saya sesalkan, karena kita tidak punya kewenangan apapun setelah diambilalih pemerintah provinsi. Masa satu kecamatan semua sudah masuk IUP. Ini bukan kami mengeluh, tapi sudah seperti inilah yang terjadi,” ungkap Surunuddin, rabu(6/9).

Sejauh ini lanjut Konsel-1 itu, pihaknya tak pernah pernah bertemu bahkan komunikasi dengan pihak perusahaan tambang. Apalagi bicara soal kontribusi bagi daerah. “Makanya, dengan kehadiran dari Kemenkopolhukam ini kiranya bisa memberikan solusi atas semua persoalan di masyarakat mengenai IUP yang bahkan masuk di lahan pertanian,” tantangnya.

Ia menyebut daerah yang hampir satu kecamatan dikuasai wilayah tambang berada di Palangga Selatan. “Di sana ada PT Sambas, Jagat, Triple Eight dan perusahan nikel lainnya. Ada juga yang sudah tahap reklamasi seperti PT Macika. Saya berharap ada tindak lanjut dari pemerintah pusat. Setidaknya jangan diputus sama sekali kewenangan daerah mengenai izin pertambangan,” keluh Surunuddin.

Pihaknya pun berharap ada solusi yang bisa berdampak positif buat daerah. Khususnya dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui lapangan kerja dibidang pertambangan.

Menanggapi semua keluhan tersebut, Staf Ahli Menkopolhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Irjenpol. M. Ghufron, mengungkapkan pihaknya sangat bersyukur bisa bertemu langsung dengan Pemkab Konsel sekaligus melihat dan mendengarkan keluhan mengenai masalah pertambangan tersebut.

“Tugas kami sebagai koordinator akan segera menyelaraskan ke pemerintah, khususnya pejabat berwenang. Supaya persoalan tumpang tindih antara perusahaan tambang, pemerintah dan masyarakat ini bisa diselesaikan,” janjinya. (b/kam)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top