Kemendes Minta Media Kawal Pengelolaan Dana Desa – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

Kemendes Minta Media Kawal Pengelolaan Dana Desa

Dirjen Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB) Kemendes PDTT, Drs. Hasman Ma’ani (kedua dari kiri) berkunjung ke Graha Pena Kendari Pos, Rabu (6/9). Diterima langsung Dirut Kendari Pos, Irwan Zainuddin (ketiga dari kiri), Direktur La Ode Diada Nebansi (kiri) dan Wadir Agus Tranhadi (paling kanan). Usai diskusi, sempatkan foto bersama. Foto : La Ode Alfin/kendari pos

KENDARIPOS.CO.ID — Gelontoran dana desa (DD) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) makin “segar”. Tahun depan, pemerintah berjanji akan akan menaikkan dua kali lipat jumlahnya. Hitungan sementara, jumlahnya bisa mencapai Rp 120 triliun. Khusus di Sultra, saat ini DD yang masuk sebanyak Rp 1,4 triliun untuk 1.917 desa. Kalau penambahan itu terealisasi, maka angkanya bisa mendekati angka Rp 3 triliun.

Besarnya anggaran DD, sehingga perlu pengawasan semua pihak, terutama media. Ini penting supaya tidak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Vitalnya peran media, khususnya Kendari Pos dalam mengawal tata kelola dana dari APBN tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB), Drs. Hasman Ma’ani saat berkunjung ke Graha Pena Kendari Pos, Rabu (6/9).
“Kendari Pos harus ambil peran mengawasi tata kelola DD ini,” ujar Hasman Ma’ani saat berbincang dengan Direktur Utama Kendari Pos, Irwan Zainuddin dan Direktur La Ode Diada Nebansi serta jajaran. Pria yang ternyata putra asli Sultra ini berharap Kendari Pos bisa “terlibat” dalam hal pengawasan DD. Menurutnya, Kendari Pos memiliki akses dan peran untuk mempresure pengelolaan DD sehingga penggunaanya sesuai kebutuhan masyarakat.

“Media perlu memberikan pengawasan. DD ini jumlahnya besar dan disitu peluang masyarakat Sultra bisa disejahterakan. Jika tidak diawasi, maka bisa saja menjadi santapan oknum tak bertanggung jawab,” jelasnya. Hasman menambahkan, selain pengelolaan DD yang perlu diawasi, perekrutan pendamping desa juga tidak boleh luput dari perhatian. Jangan sampai, rekrutmen itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, kolega atau kelompok tertentu. Idealnya, lanjut dia, pendamping desa baik tingkat desa sampai kabupaten, harus menggunakan tenaga lokal. Hal itu untuk memberdayakan masyarakat setempat. “Intinya kalau dia orang lokal, tentu menguasai masalah diwilayah tugasnya. Kemudian, hubungan dengan masyarakat pasti bagus. Dan paling penting bisa meningkatkan ekonomi mereka. Disinilah peran media dibutuhkan untuk mempresure,” paparnya.

Dirut Kendari Pos, Irwan Zainuddin memastikan Kendari Pos sudah sejak awal punya komitmen melakukan pengawasan penggunaan DD. Tidak saja melalui presure pemberitaan, bahkan media dengan tagline santun menginspirasi ini turut menggelar seminar pengelolaan DD. “Kita kerja sama dengan pemerintah dan Pemdes se Sultra. Kami undang untuk pelatihan penyusunan keuangan desa,” ungkapnya. Sebelumnya, Kemendes PDTT terlebih dahulu menggelar sosialisasi Penanganan Daerah Rawan Bencana di Hotel Plaza Inn Kendari. Dalam kesempatan itu, dijelaskan bahwa tahun 2018 anggaran DD akan meningkat dua kali lipat, jumlahnya mencapai Rp 120 Triliun. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Daerah Tertentu Kemendesa PDTT, Drs. Josua M. Yoltuwu, M.Si, MA.

“Tujuan DD untuk membangun desa agar masyarakat bisa berdaya saing. Desa yang awalnya berstatus sebagai daerah tertinggal bisa berbenah dan maju,” katanya. Lanjut dia, untuk mengalihkan status ketertinggalan tersebut harus mempunyai program. Di mana yang harus berperan disitu bukan hanya pihak pemerintah desa tapi harus ada campur tangan pemerintah daerah (Pemda). “Jangan membirkan desa jalan sendiri, harus didampingi dan diawasi agar pengelolaannya sesuai harapan,” pesannya.

Lebih jauh Josua menjelaskan, seharusnya DD dikelola dengan cara swakelola atau padat karya, tanpa melibatkan rekanan atau pihak kontraktor. “Kalau libatkan kontrakor tidak akan jelas realisasinya, karena anggarannya tidak dinikmati oleh rakyat. Coba lewat swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat dalam mengerjakan sebuah pekerjaan seperti pembuatan jalan irigasi, jalan tani atau pekerjaan lainnya. Pasti uang tersebut akan terputar dan dirasakan oleh masyarakat desa,” tuturnya.

Sosialisasi Penanganan Daerah Rawan Bencana diikuti oleh aparatur dan masyarakat, baik dari provinsi Sultra maupun Sulsel. Mereka berasal dari kabupaten yang masih masuk kategori daerah tertinggal. Pesertanya ada 50 orang. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari,mulai 6 hingga 8 September 2017. Kegiatan dilaksanakan dengan dua metode, yaitu class room dan field training. Setelah peserta mendapatkan materi secara teori, maka pada hari kedua dilaksanakan praktek lapangan dengan mengambil lokasi di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. (b/kmr/m1)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top