Pengawasan Minim, Aktivitas Tambang di Konsel Amburadul – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Konawe Selatan

Pengawasan Minim, Aktivitas Tambang di Konsel Amburadul

KENDARIPOS.CO.ID — Pasca diambilalihnya kewenangan kabupaten dalam melakukan pengawasan, aktivitas pertambangan di daerah dianggap amburadul dan makin tak terkendali. Kondisi seperti itu terlihat di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Salah seorang warga bernama Nawas mengungkapkan, sejak tak adanya kontrol dari pemerintah kabupaten (Pemkab), banyak investor tambang yang sewenang-wenang melakukan aktivitas di luar prosedur.

Ia menyebut salah satu perusahaan, PT Ifisdeco yang saat ini masih aktif melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang. “Padahal aturannya jelas. Belum bisa beroperasi sebelum membangun smelter,” kritik Nawas, selasa(5/9). Warga juga ikut merasakan dampak negatif aktivitas pertambangan di Desa Asingi itu. Apalagi kontribusi sejumlah perusahaan semakin tak jelas.

“Malah yang ada hanya bentrok. Misalnya seperti PT Baula beberapa waktu lalu yang sempat ribut dengan warga gara-gara penyerobotan lahan. Jadi kami harap ada ketegasan dari pemerintah agar bisa mengendalikan persoalan ini,” pintanya.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Konsel, Sahrin Saudale juga hanya bisa prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menilai, setelah diambilalihnya kewenangan kabupaten dalam melakukan pengawasan pertambangan, para investor makin tidak terkontrol.

“Kemudian saya melihat geliat perekonomian masyarakat justru semakin menurun. Karena banyak warga yang tidak lagi bekerja sebagai karyawan tambang. Kontribusi para investor khususnya dalam penyetoran pajak itu tidak ada lagi. Sehingga ini sangat berdampak pada perekonomian daerah,” pendapatnya, selasa(5/9).

Sejauh ini, pantauan mantan Kepala Inspektorat itu, sedikitnya ada 32 perusahan pertambangan dan produksi di Konsel.
“Itu data terakhir tahun 2016, namun sampai saat ini kita tidak tahu lagi kondisinya, karena sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” jelasnya.

Meski demikian, ia berharap pihak terkait bisa memberikan kewenangan pada Pemkab, khususnya dalam pengawasan aktivitas pertambangan. “Karena kalau mau jujur, yang paling dekat dan pahami objek (pertambangan) itu adalah daerah. Sehingga saya berharap ke depan ada kebijakan, setidaknya perpanjangan tangan pengawasan seperti unit pelaksana teknis dinas,” gagas Sahrin Saudale.

Sementara itu, Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo hanya menanggapi datar persoalan tersebut. “Kalau kami di dewan hanya sebatas memediasi. Kami juga tidak punya kewenangan apapun mengenai persoalan ini karena semua menjadi hak provinsi dan pusat. Paling kalau ada riak-riak di masyarakat, kita hanya bisa menyampaikan di provinsi,” argumennya. (b/kam)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top