KASN Belum Restui Lelang Jabatan di Muna – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
UHO Cup Iklan Iklan 10 Iklan 23
Muna

KASN Belum Restui Lelang Jabatan di Muna

KENDARIPOS.CO.ID — Jika sebagian pemerintahan di daerah lain sudah menuntaskan seleksi lelang jabatan, maka di Muna justru belum dilakukan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna masih kesulitan melaksanakan lelang jabatan eselon II tersebut.

Usulan yang telah dilayangkan sejak medio April lalu, hingga kini belum ada kejelasan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tak memberi restu, kapan kepastian dilaksanakan lelang 16 jabatan eselon II tersebut. Padahal, tim panitia seleksi (Pansel) telah dibentuk. Informasi yang diperoleh menyebutkan, banyak persyaratan yang belum dipenuhi pihak BKPSDM. Termasuk polemik mutasi yang dilakukan Bupati, LM Rusman Emba diawal pemerintahannya yang menyalahi ketentuan.

BKPSDM sempat mengusulkan kembali proses lelang dengan memasukkan 22 jabatan, termasuk posisi sekretaris kabupaten (Sekab). Sayangnya, tetap tak ada rekomendasi yang diterbitkan KASN. “Sampai sekarang belum ada pemberitahuan dari KASN, diizinkan atau tidak,” kata Kepala BKPSDM Muna, La Kusa di ruang kerjanya, Selasa (5/9), tanpa mau menyebut jabatan apa saja yang sebenarnya akan diseleksi.

La Kusa berargumen, ada kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi sesuai dengan permintaan KASN. Soal dokumen apa itu, ia justru tak mau memberi penjelasan. Namun ia berjanji, pekan depan, pihaknya akan menyerahkan kembali dokumen persyaratan atas 22 jabatan yang dilelang. “Mudah-mudahan KASN memberikan jawaban pasti,” harapnya.

Saat ini, ada tujuh Pansel yang telah dibentuk. Mereke terdiri dari unsur penyelenggara pemerintahan, akademisi serta tokoh masyarakat. Informasi yang diperoleh menyebutkan, KASN telah menerbitkan surat rekomendasi dengan nomor B-1823/KASN/2017 pada 6 Juli lalu. Terungkap, ada pelanggaran merit sistem di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Muna. Salah satu poin penegasannya, KASN meminta peninjauan kembali keputusan Bupati Muna nomor 197 tahun 2017 dan 338 tahun 2017 terkait pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan administrasi dilingkungan Pemkab Muna. Karena prosesnya tak sesuai  ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, melakukan penataan kembali terhadap PNS dan jabatannya dengan memperhatikan prinsip sistem merit (kualifikasi, kompetensi, kinerja). Keempat,  meninjau kembali pengangkatan camat berdasarkan keputusan Bupati nomor 197 tahun 2017 karena tidak sesuai dengan pasal 224 ayat (2) dan (3) UU nomor 23 tahun 2014. KASN juga memberi saran agar tidak memberhentikan PNS baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi atau fungsional tanpa melalui proses dan mekanisme yang mengacu pada ketentuan. (b/ery)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top