Penimbunan Jalan Pantai di Muna Belum Miliki Amdal – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Muna

Penimbunan Jalan Pantai di Muna Belum Miliki Amdal

MUHAMMAD ERY/KENDARI POS
Pekerjaan penimbunan jalan di tepi Pantai Motewe sudah dilakukan pihak kontraktor. Padahal dokumen Amdal proyek tersebut bulum juga rampung.

KENDARIPOS.CO.ID — Pekerjaan penimbunan jalan di sepanjang Pantai Motewe ternyata belum berjalan sesuai mekanisme sesungguhnya. Proyek yang diproyeksi menghabiskan anggaran Rp 20 miliar itu hingga kini belum mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Padahal dalam aturan, sudah jelas harus memenuhi syarat-syarat tersebut untuk memulai pekerjaan.

Sehingga dalam proses pengerjaannya tak menimbulkan kendala. Kadis Pekerjaan Umum (PU) Muna, H. La Bou mengatakan, ada dua paket yang dikerjakan. Pertama, penimbunan jalanan dengan anggaran Rp 20 miliar serta Rp 15 miliar untuk pembangunan gedung serba guna. Hanya saja, pembangunan gedung masih ditunda hingga 2018 mendatang. Sebab terjadi pemotongan dana alokasi umum (DAU) tahun ini.

“Jadi pembangunan gedung dipending dulu. Kalau soal penimbunan jalan, panjangnya itu 1,1 kilometer. Mulai dari pantai di Dinas Perikanan menuju gedung serba guna,” ujar La Bou di ruang kerjanya, Senin (4/9). Mantan Asisten II Setkab Muna ini juga mengaku, penimbunan jalan hingga kini memang belum memiliki Amdal, namun pengurusan dokumennya sudah hampir rampung.

“Sudah tujuh bulan belum ada Amdalnya. dari Universitas Hasanuddin yang mengerjakan. Tapi itu Amdal bersamaan dengan penimbunannya. Ini bukan reklamasi pantai, melainkan penataan sepanjang pesisir pantai,” argumennya. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna telah bersurat pada pihak eksekutif sejak medio Mei lalu. Dalam surat tersebut, legislator menyarankan agar kegiatan penimbunan ditunda dulu dan harus memenuhi syarat berdasarkan ketentuan hukum. Mulai dari grand desain, rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta Amdal.

Apalagi, pekerjaan tersebut masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. “Tidak perlu tunggu balasan. Hanya menyarankan saja. Artinya, secara teknis persyaratannya harus dipenuhi. Saya belum katakan itu masuk dalam hutan bakau. Hanya kita sarankan jangan sampai dalam proses pembangunan, justru bermasalah,” ingat Wakil Ketua DPRD Muna, Laode Dyirun.

Sementara itu, Anggota Komisi III, La Irwan mengaku, penimbunan jalan tersebut telah disetujui sebelum pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai hasil koordinasi bersama pihak BPKP. Hanya saja dalam perjalanannya, dokumen persyaratan justru belum lengkap. “Sebelum ada dokumen, harus ditunda dulu. Sampai sekarang kita tidak tahu, tiba-tiba sudah dikerja. Ini repot dan harus diawasi. Jangan sampai reklamasi. Dewan menganggarkan sesuai nomenklaturnya yakni penataan kawasan perkotaan desa Motewe,” kritik La Irwan. (b/ery)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top