Pendamping Desa Harus Kredibel, Jangan Ada Titipan Parpol – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Nasional

Pendamping Desa Harus Kredibel, Jangan Ada Titipan Parpol

Amirul Tamim

KENDARIPOS.CO.ID — Dinilai rawan manipulasi, legislator Sultra Amirul Tamim minta penerimaan pendamping desa harus transparan. Tidak hanya itu, banyaknya persoalan hukum terkait pengelolaan dana desa (DD) yang menyeret pendamping desa sehingga harus lebih selektif lagi dalam merekrut. Menurutnya, hal itu sangat penting supaya anggaran negara tidak sia-sia.

“Kita inginkan pendamping desa harus kapabel. Memahami tupoksinya dan paling penting tak menyalahgunakan kewenangannya,” kata Amirul Tamim, Senin (4/9/2017). Secara nasional, ada 13.053 kuota yang disediakan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Khusus di Sultra, jatahnya sebanyak 263 orang. “Dengan penerimaan pendamping desa, nawacita pemerintah dapat terwujud dengan pesatnya pembangunan di desa,” terangnya.

Politisi PPP ini mengkritik pendamping desa yang seharusnya menjadi jembatan bagi kepala desa untuk menyukseskan pembangunan desa justru menjerumuskan. Menurutnya perlu ada revolusi mental ditahapan rekrutmen. “Jangan ada lagi titipan dari pemerintah atau partai politik. Banyak problem saat pengelolaan dana desa itu tak terlepas dari rekrutmen yang buruk. Kalau penerimaannya asal-asalan pasti orang-orang bermental korup merajalela,” tegasnya.

Dia menambahkan, gelontoran dana yang begitu besar sehingga menjadi magnet bagi mereka yang memiliki kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Menurutnya marwah pemilihan kepala desa serta pengelolaan pemerintahan desa sebelumnya harus dikembalikan. “Kenapa baru sekarang pemerintahan di desa itu carut marut. Itu karena banyaknya anggaran yang turun langsung ke desa, baik dari APBD atau dari APBN. Dana tersebut yang kini menjadi bancakan para pemburu kekuasaan. Berbanding terbalik dengan dulu di mana ketokohan dan etos membangun desa begitu tinggi sehingga semangatnya murni membangun daerah, tanpa ada embel-embel lain,” jelasnya.

Mantan Wali Kota Baubau ini berharap penerimaan kali ini bisa transparan dan menghasilkan pendamping desa yang memiliki kapasitas dan etos kerja untuk membangun setiap desa, khususnya di Sultra. “Moral, kapasitas serta domisili pelamar harus dipertimbangkan. Dalam penerimaan pemerintah juga harus memperhatikan putra daerah, di mana semangat untuk memajukan desanya pasti akan sangat besar,” imbuhnya. Pelaksanaan seleksi tertulis pendamping desa rencananya digelar 10 September mendatang. (b/yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top