Ratusan Ribu Data Penduduk di Sultra Bermasalah – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Ratusan Ribu Data Penduduk di Sultra Bermasalah

KENDARIPOS.CO.ID — Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari kabupaten hingga provinsi masih perlu bekerja keras untuk menertibkan data-data dan administrasi kependudukan di Sultra. Hingga saat ini masih ada 600 ribu lebih data penduduk yang belum sinkron dengan data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Itu artinya masih dianggap bermasalah.

Jumlah itu disebutkan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sultra, Muhammad Fadlansyah. Ditemui beberapa hari lalu, Fadlan merinci ada 676.632 jiwa penduduk yang masih dicari dan dicocokan identitas kependudukannya. Data itu diambil dari hasil selisih antara jumlah data ril penduduk di Sultra sebanyak 2.551.146 jiwa yang sudah dirilis oleh Kemendagri.

Sementara data awal penduduk Sultra sebanyak 3.227.769 jiwa. “Dari data 600 ribu itu kita bagi menjadi dua. Ada data anomali, ada data ganda. Di dalamnya ada juga bagian-bagiannya. Tapi paling banyak ini data ganda. Makanya ini perlu waktu bagi kami untuk mengidentifikasi semuanya,” ujar Muhammad Fadlansyah.

Persoalan itu terjadi kata dia, karena saat pemindahan data dari Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) ke Sistem Informasi Administrasi Penduduk (SIAK). “Kalau nama sama, lalu tidak ada alamat yang jelas, tidak didukung dengan kartu keluarga maka itu tidak diinput lagi. Meskipun dipaksakan diinput itu pasti tertolak oleh sistem karena tidak valid,” jelas Muhammad Fadlansyah.

Untuk itu, Disdukcapil Sultra akan kembali turun ke lapangan guna mengecek data-data kependudukan itu. Perbaikan data itu penting segera dilakukan sebab dalam aturan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan hanya satu data kependudukan yang akan menjadi referensi secara nasional yakni data kependudukan versi Kemendagri. “Baik masalah keuangan, administrasi dan Pemilu semuanya harus merujuk satu data,” imbuh Muhammad Fadlansyah.

Olehnya itu dia berharap, komitmen pendataan itu mendapat dukungan dari Disdukcapil di kabupaten kota se-Sultra. “Kenapa harus kita verifikasi, karena banyak kesalahan. Ada yang satu kartu keluarga tapi isinya anak-anak semua. Untuk mempercepat ini pemerintah kabupaten kota juga harus turut bekerja sama,” tambahnya. Makanya Disdukcapil juga mengharapkan dukungan anggaran di anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) nanti. Sebab, yang dilakukan itu butuh biaya kerja personel. (ely/c)

Data Penduduk Bermasalah
Alamat tidak wajar : 363 orang
Nama lengkap tidak wajar : 1.230
KK tidak wajar : 2.534
Tempat lahir tidak wajar : 3.985
Sisanya adalah penduduk nonaktif dan NIK ganda.

Sumber : Disdukcapil Sultra

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top