Petunjuk Kejagung Turun, Penyelidikan Dugaan Penghilangan Aset Pemkot Kendari Dihentikan – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Hukum & Kriminal

Petunjuk Kejagung Turun, Penyelidikan Dugaan Penghilangan Aset Pemkot Kendari Dihentikan

  KENDARIPOS.CO.ID — Penyelidikan dugaan penghilangan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari di kawasan Mal Mandongan yang digarap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari dihentikan. Itu setelah turun petunjuk dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam berbagai ekspose, jaksa tidak melihat adanya tindak pidana perbuatan memperkaya diri sendiri dalam laporan yang diadukan Wali Kota Kendari, Asrun.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kendari,Tajudin membenarkan adanya petunjuk Kejagung. Kejari Kendari diminta menghentikan sementara kasus tersebut. Meski begitu, penghentian penyelidikan kasus itu tidak berarti aduan Wali Kota Kendari ditutup. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti yang mengarah pada unsur pidana korupsi, maka akan perkara itu kembali dibuka. Menurut Tajudin, jaksa tidak mengeluarkan surat pemberhentian penyelidikan pada kasus ini. Sebab, petunjuk Kejagung hanya meminta tim jaksa untuk menghentikan sementara. “Jadi sambil menunggu dan mencari bukti yang bisa membuktikan dugaan penghilangan aset tersebut bagian dari tindak pidana korupsi,” ujar mantan Kasipenkum Kejati Sultra ini, kepada Kendari Pos.

Tajudin menjelaskan, kasus ini beberapa kali diekspos di Kejati Sultra saat dipimpin Sugeng Djoko Susilo. Sugeng meminta tim jaksa mencari bukti perjanjian kontrak antara Pemkot Kendari di bawah kendali Wali Kota Masyhur Masie Abunawas kala itu dengan pihak pengelola Mal Mandonga. Namun upaya pencarian kontrak tak kunjung jelas hingga pucuk pimpinan di Kejati Sultra berganti.

Tajudin menambahkan pihaknya telah berupaya mencari kontrak perjanjian ini selama penyelidikan, namun hasilnya nihil. Termasuk sudah beberapakali menanyakan ke Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Kendari. “Kesulitannya disitu. Kami juga setengah mati mencari bukti ini. Kalau tidak ada bukti kan gak mungkin dipaksakan kasusnya. Apalagi Kejaksaan Agung sudah meminta kasus ini dihentikan sementaraa waktu,” kata Tajudin.

Menurutnya, kontrak antara pengelola Mal Mandonga dan Pemkot akan menjadi bukti. Sebab disitu dapat dilihat aset Pemkot berupa akses jalan yang dianggap hilang dan digunakan pengelola atau tidak. Hasil penyelidikan tim selama ini kata Tajudin, bahwa memang akses jalan yang belakangan dijadikan lahan parkir digunakan oleh pengelola Mal Mandonga tetapi Pemkot tak mendapat PAD dari retribusi. “Tapi itu harus diperjelas di kontrak. Apalagi,kami melihat kasus ini justru mengarah ke ranah perdata bukan pidana,” beber Tajudin.

Untuk diketahui, kasus ini telah diselidiki sejak pertengahan 2016. Tim jaksa saat itu langsung bergerak menyelidiki setelah mendapat laporan dari Wali Kota Kendari, Asrun. Beberapa saksi sudah diperiksa penyidik, diantaranya pihak Mal Mandonga, mantan Wali Kota Kendari, Masyhur Masie Abunawas, pihak BPN Kendari dari juga pihak BPKAD Kota Kendari. Jaksa juga sempat mengecek lahan tersebut di Mal Mandonga. (ade/c)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top