Jabatan Berakhir, Tiga Plt Disiapkan di Sultra – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Politik

Jabatan Berakhir, Tiga Plt Disiapkan di Sultra

Ketua KPU Sulttra, Hidayatullah

KENDARIPOS.CO.ID — Pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 akan diikuti oleh 171 daerah. Empat diantaranya digelar di Sulawesi Tenggara (Sultra). Yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra, pemilihan bupati dan wakil bupati (Konawe dan Kolaka) serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Baubau). Khusus Pilgub Sultra, Pilbup Konawe dan Pilwali Baubau akan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah menjelaskan penjabat gubernur Sultra saat ini akan berakhir masa jabatan atau akhir masa jabatan (AMJ) pada 18 Februari 2018. Sehingga tidak mungkin memimpin proses pilkada hingga selesai. Olehnya, dengan AMJ tersebut tentu membutuhkan Plt. Demikian juga dengan Pilbup Konawe dan Pilwali Bau-bau. Untuk AMJ Bupati dan wakil bupati Konawe tanggal 17 Juni 2018 sementara Wali kota dan wakilnya pada tanggal 30 Januari 2018. “Jadi, (Pilgub Sultra, Konawe dan Baubau) yang membutuhkan Plt sampai pelantikan (calon terpilih). Lainnya tidak,” katanya saat ditemui di kantor KPU Sultra, kepada Kendari Pos.

Adapun kewenangan untuk menetapkan pengangkatan Penjabat Gubernur adalah Presiden melalui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sedangkan Bupati/Walikota yang menetapkan pengangkatan adalah Menteri Dalam Negeri melalui usulan oleh gubernur. Kata dia, Plt tersebut bertugas selain menjalankan roda pemerintahan juga kewajiban utama untuk mensukseskan pilgub dan pilbup dan pilwali. “Jadi, kita berharap tidak ada lagi Plt yang ikut menyulitkan proses pelaksanaan pemilihan itu,” ujarnya.

Sementara itu, untuk Pilkada Kolaka atau bupati yang ingin mencalonkan kembali harus cuti pada saat tahapan jadwal kampanye. Setelah itu baru aktif kembali menjadi Bupati. Hal itu, berdasarkan AMJ nya berakhir 15 Januari 2019. Jika soal pelantikan, hal itu menjadi kewenangan Mendagri. Setelah KPU menetapkan calon terpilih kemudian diajukan kepada DPRD, dan diteruskan (Mendagri), mendagri yang tentukan.

“Sepanjang yang terjadi pelantikan selama ini kan setelah masa jabatan berakhir semua. Nah, kalau mendagri memutuskan bahwa itu mendahului masa jabatan (Kolaka, 15 Januari 2019), itu bukan kewenangan kita (KPU). Tapi, sepanjang yuris prudensi yang terjadi, (Mendagri) semua yang dilantik itu pada saat akhir masa jabatan atau berakhir masa jabatan,” jelasnya.

Kata dia, melihat realitas berbeda masa jabatannya, bisa saja Pilkadanya yang serentak tapi pelantikannya akan berbeda. Hal itu pun tentu tergantung dari Mendagri. Pasalnya, UU hanya mengatur Pilkada serentak tapi pelantikan tersebut kembali kepada kewenangan pelantikan, peresmian dan pengakantan adalah Kemendagri. KPU juga hanya sebatas sampai calon terpilih. (b/wan)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top